Gelombang demonstrasi besar-besaran pada 25–28 Agustus 2025 dinilai menandai babak baru krisis politik dan keamanan di Indonesia. Direktur Gerakan Perubahan sekaligus Ketua Umum TPUA, Muslim Arbi, menyebut situasi yang terjadi mirip dengan “Reformasi Jilid 2”.
Menurutnya, amuk massa yang menjalar dari Gedung DPR ke berbagai kota, hingga pembakaran kantor polisi, gedung publik, penjarahan rumah anggota DPR Ahmad Sahroni dan Eko Patrio, serta pembakaran pintu-pintu tol yang melumpuhkan transportasi, menunjukkan negara dalam kondisi darurat.
“Situasi ini memperlihatkan kelumpuhan di pihak keamanan negara. Polisi tidak lagi nampak di jalan-jalan. Mereka seakan menghilang, mungkin karena takut jadi sasaran kemarahan rakyat setelah terbunuhnya Affan Kurniawan oleh mobil taktis Brimob,” ujar Muslim Arbi dalam keterangannya kepada Radar Aktual, Minggu (31/8/2025).
Ia menegaskan, polisi yang semestinya menjadi pelindung masyarakat kini justru dianggap musuh rakyat. Kondisi ini, menurutnya, membuat wibawa negara jatuh dan membuka ruang kekacauan lebih luas.
“Kalau polisi sendiri takut pada rakyat, bagaimana mungkin mereka bisa menjalankan tugas mengamankan rakyat? Situasi yang tak terkendali ini sangat berbahaya bila Presiden tidak mengambil sikap tegas,” tegasnya.
Muslim Arbi mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah ekstrem dengan mengambil alih kepemimpinan Polri secara langsung. Baginya, mengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo saja tidak cukup, karena institusi Polri secara keseluruhan sudah kehilangan kepercayaan publik.
“Presiden Prabowo wajib mengambil alih kepemimpinan kepolisian sampai situasi aman. Karena polisi telah menjadi musuh rakyat, kantor-kantor polisi dibakar di mana-mana. Keamanan rakyat dan negara sepenuhnya tanggung jawab Presiden,” tandasnya.
Jika tidak segera dilakukan, ia memperingatkan bahwa kondisi chaos akan semakin tak terkendali.
“Kalau Presiden tidak turun tangan langsung, negara bisa makin darurat dan kekacauan meluas. Situasi bisa lebih parah dari reformasi 1998,” kata Muslim Arbi.
Pernyataan ini menjadi salah satu desakan paling keras terhadap Presiden Prabowo sejak gelombang protes menewaskan Affan Kurniawan. Ia menyebut langkah penyelamatan negara harus dimulai dari komando tertinggi, bukan lagi mengandalkan Polri yang dinilainya telah lumpuh.
