Direktur Eksekutif Trust Indonesia Ahmad Fadhli menilai pentingnya pergantian pada pimpinan Polri menyusul terjadinya berbagai kerusuhan di Jakarta dan daerah-daerah lain pada Jumat (29/8/2025) hingga Sabtu pagi (30/8/2025). Dia menekankan, pimpinan Polri sudah gagal mengendalikan pasukannya dan tidak mampu menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Justru malah sebaliknya, polisi menjadi sangat represif terhadap masyarakat, namun sangat preventif terhadap elite politik,” kata Fadhli kepada Inilah.com di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).
Ia juga menegaskan, untuk mengembalikan muruah institusi Polri dan menjaga agar Polri tetap solid maka sebelum terlambat sebaiknya pimpinan Polri segera meletakkan tongkat komandonya sebelum dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Fadhli, dalam kondisi genting dan darurat seperti saat ini, Indonesia butuh pimpinan Polri baru yang mampu mengkomandoi jajarannya dan dapat membangun komunikasi dengan masyarakat.
“Saya yakin masih banyak kandidat pimpinan Polri yang lebih baik dan lebih profesional dari yang sekarang, yang paling penting ketika pimpinan Polri mundur maka rakyat yang sedang sedih akan sedikit terhibur,” tutur Fadhli.
Lebih lanjut ia menambahkan pimpinan Polri bertanggung jawab penuh dan memegang komando di Institusi Kepolisian. Berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tupoksi Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Gelombang unjuk rasa anarkis selain terjadi di sejumlah lokasi di Jakarta, juga terjadi di berbagai daerah di Tanah Air antara lain di Bandung, Solo, Makassar, Malang, Surabaya, Batam, Jambi, Medan, Padang hingga Aceh. Aksi ini dipicu oleh tewasnya pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob dalam aksi massa di Jakarta, Kamis malam (28/8/2025).(Sumber)
