Polemik seputar keaslian dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali mencuat. Pemerhati politik dan kebangsaan, M. Rizal Fadillah, menilai bahwa isu ijazah Jokowi—yang juga menyeret nama putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka—masih menjadi “utang transparansi” yang belum dijawab tuntas.
Dalam pernyataannya, Rizal menyebut kasus yang sudah bergulir sejak empat tahun lalu ini seharusnya tidak dibiarkan mengendap. Ia mengkritik langkah hukum yang selama ini ditempuh sebagai “sekadar melindungi kekuasaan” dan mendorong agar pembuktian dokumen dilakukan secara terbuka.
“Publik butuh kejelasan, bukan sekadar perlindungan hukum yang menutup informasi,” kata Rizal dalam pernyataan kepada Radar Aktual, Ahad (14/9/2025).
Ia juga menyinggung gugatan terhadap beberapa pihak yang pernah menanyakan keaslian ijazah tersebut, menyebutnya sebagai bentuk kriminalisasi opini.
Sejauh ini, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Berbagai gugatan terkait keaslian ijazah baik di tingkat SMA maupun perguruan tinggi sebelumnya juga tidak membuktikan tuduhan pemalsuan.
Rizal mendorong aparat penegak hukum dan lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberi keterangan publik agar spekulasi panjang ini tidak terus menjadi bahan polemik politik.
