Pemerhati sosial dan politik Sholihin MS menilai perombakan Kabinet Merah Putih jilid ketiga yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak membawa kejutan berarti dan justru menyisakan tanda tanya. Dalam catatannya, Sholihin menyoroti masih bertahannya sejumlah tokoh yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo di kursi penting, seperti Erick Thohir dan M. Qodari.
Menurut Sholihin, Erick Thohir yang kini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga serta M. Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dinilai bukan figur baru. “Keduanya bukan pejabat strategis, tetapi kehadirannya tetap menunjukkan upaya kompromi politik,” tulis Sholihin dalam analisisnya, Kamis (18/9/2025).
Ia menilai keputusan Prabowo mempertahankan dua tokoh tersebut kemungkinan besar merupakan strategi untuk meredam potensi gejolak politik dari kelompok pendukung Jokowi, yang oleh sebagian kalangan dikenal sebagai “Genk Solo”. “Prabowo tampaknya menjalankan politik alon-alon asal kelakon, bukan pendekatan frontal,” tulisnya.
Selain itu, pergantian Menteri Koordinator Politik, dan Keamanan (Menko Polkam) dari Budi Gunawan ke Djamari Chaniago dinilai tidak membawa terobosan besar. “Pergantian ini lebih pada mengganti figur lama yang sarat catatan minus ketimbang menghadirkan sosok baru yang benar-benar teruji integritasnya,” lanjutnya.
Sholihin berpendapat bahwa reshuffle kali ini belum menyentuh akar persoalan yang ia sebut “pangkal keruwetan bangsa”. Ia menyinggung bahwa selama tokoh-tokoh berpengaruh dari era pemerintahan sebelumnya seperti LBP, TK, BL, dan LS masih berada dalam lingkar kekuasaan, perubahan signifikan sulit terwujud.
Meski begitu, ia menilai reshuffle mungkin memiliki makna internal di lingkup pemerintahan, misalnya untuk memperkuat koordinasi kinerja kementerian. Namun, secara politik, langkah ini dianggap belum memberi pesan kuat kepada publik yang berharap adanya pembaruan.
Sholihin pun mengingatkan bahwa lambannya langkah Presiden Prabowo bisa memunculkan tekanan publik yang lebih besar di masa depan. Ia menekankan pentingnya solusi bermartabat melalui jalur konstitusional untuk mencegah ketidakpuasan rakyat yang meluas.
“Pilihan ada di tangan Presiden Prabowo dan parlemen untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, sebelum ketidakpuasan masyarakat berkembang menjadi gejolak,” pungkasnya.
