Pengangkatan Moh. Qodari—bos lembaga survei Indo Barometer—oleh Presiden Prabowo menimbulkan kebingungan banyak pihak. Pasalnya, Qodari kerap dianggap dekat dengan lingkaran Jokowi dan dituding menjual integritas demi keuntungan pribadi. Kritik tajam pun muncul karena ia dinilai tak memiliki prestasi ataupun kualifikasi sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Bahkan, baru sehari dilantik, ia sudah disebut memicu ketegangan dengan Menteri Keuangan.
Selama ini, menurut penulis, Qodari dikenal lebih sering berkomentar kontroversial daripada menunjukkan kinerja berbasis prestasi. Penunjukannya dianggap menurunkan martabat posisi KSP karena terkesan hanya mengakomodasi pihak yang dianggap berjasa pada pemilu, bukan karena rekam jejak profesional.
Bagi sebagian kalangan, kehadiran Qodari di pemerintahan Prabowo menimbulkan kecurigaan akan adanya misi tersembunyi dari Gibran—atas restu Jokowi—untuk mengganggu stabilitas pemerintahan secara senyap.
Penulis memaparkan lima kemungkinan alasan Qodari bisa menempati kursi KSP:
Balas jasa
Prabowo dinilai berterima kasih karena Qodari dianggap “berhasil memenangkan” hasil survei atau quick count yang berpihak padanya. Jika benar, langkah ini berisiko karena merekrut sosok yang dinilai tidak kompeten.
Tugas khusus jelang Pemilu 2029
Qodari mungkin dipercaya untuk menyiapkan strategi pemenangan pemilu berikutnya. Namun, ini juga berpotensi mengulang kesalahan 2024: mengandalkan data yang tidak akurat.
Tertipu popularitas
Prabowo bisa saja tergoda oleh reputasi Qodari sebagai pimpinan lembaga survei dan berharap strateginya efektif, padahal dinilai tak sesuai kenyataan.
Menyenangkan Jokowi
Penunjukan ini mungkin sekadar cara menjaga hubungan baik dengan Jokowi dengan tetap memakai orang kepercayaannya.
Misi khusus dari Jokowi
Kemungkinan paling serius: Qodari menjadi “mata-mata” yang melemahkan pemerintahan Prabowo dan menyiapkan jalan bagi Gibran menuju kursi presiden.
Apa pun alasannya, menurut penulis, sosok Qodari tidak layak duduk di lingkar istana. Ia bahkan menilai Qodari seharusnya dimintai pertanggungjawaban hukum atas tuduhan manipulasi survei.
Oleh: Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Bandung, 29 Rabiul Awal 1447 H
