Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah kasus keracunan di beberapa daerah. Menanggapi hal ini, pakar kebijakan publik Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.Si menegaskan pentingnya pengelolaan yang lebih ketat dan melibatkan tenaga ahli.
“Program MBG sangat bagus, tujuannya meningkatkan gizi anak-anak yang selama ini kesulitan sarapan atau makan siang. Namun, banyaknya kasus keracunan harus menjadi peringatan agar pemerintah melibatkan ahli gizi, ahli kesehatan, dan melakukan monitoring menyeluruh,” ujar Prof. Paiman dalam pernyataan kepada Radar Aktual, Selasa (29/9/2025).
Prof. Paiman menyarankan agar pengelolaan MBG diserahkan kepada kantin sekolah masing-masing. Dengan jumlah siswa sekitar 200–300 per sekolah, pengawasan bahan makanan akan lebih mudah dilakukan.
“Sterilisasi bahan makanan akan lebih terjamin dan proses pengawasan jauh lebih efektif bila dikelola langsung di kantin sekolah. Guru dan pihak sekolah bisa memantau langsung,” jelasnya.
Selain itu, Prof. Paiman menilai kebijakan ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sayur, telur, dan buah-buahan hasil produksi daerah dapat menjadi bahan utama menu MBG. “Ini akan menumbuhkan ekonomi desa sekaligus menjaga kualitas pangan,” tambahnya.
Prof. Paiman juga menilai sasaran program perlu diperjelas. Menurutnya, anggaran negara sebaiknya difokuskan untuk anak-anak SD dan SMP di daerah miskin, bukan di kota besar seperti Jakarta.
“Di Jakarta, orang tua mampu memberikan uang saku Rp50.000–Rp100.000 per hari. Sasaran MBG di kota-kota besar tidak sesuai, maka perlu evaluasi. Sementara itu, di daerah miskin banyak anak yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Ia menekankan, pada jenjang SMA kebutuhan gizi anak umumnya sudah cukup kuat sehingga alokasi anggaran bisa lebih efisien jika diarahkan pada kelompok usia yang lebih membutuhkan.
Kasus keracunan dalam program MBG, menurut Prof. Paiman, harus dijadikan bahan evaluasi serius agar tujuan meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak Indonesia tidak terganggu. “Pengawasan ketat, keterlibatan ahli, dan fokus sasaran adalah kunci agar program MBG benar-benar membawa manfaat dan bukan masalah,” pungkasnya.
Dengan masukan tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperkuat manajemen pelaksanaan MBG, memastikan keamanan pangan, serta menyalurkan bantuan tepat sasaran demi tercapainya generasi sehat dan berdaya saing.
