Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengecam keras tindakan Israel yang mencegat armada Global Sumud Flotilla, konvoi 45 kapal sipil yang membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza. Ia menilai aksi tersebut menunjukkan Israel tidak memiliki niat untuk menghentikan agresi maupun penderitaan rakyat Palestina.
“Israel tampaknya akan terus membuat rakyat Gaza kelaparan, sakit, dan meninggal dunia,” kata Anwar Abbas dalam pernyataannya kepada inilah.com, Jumat (3/10).
Seruan Embargo hingga Pemutusan Hubungan Diplomatik
Anwar Abbas menyerukan negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina agar bersikap lebih tegas. Ia mendorong adanya embargo ekonomi global terhadap Israel, bahkan jika perlu ancaman pemutusan hubungan diplomatik.
“Apa yang dilakukan Israel selama ini sudah merupakan tindak kriminal luar biasa, melanggar hak asasi manusia, melakukan ethnic cleansing dan genosida terhadap rakyat Palestina,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi di Gaza sudah sangat mengenaskan. “Kita lihat bagaimana anak-anak dan kaum perempuan bersimbah darah, meregang nyawa dengan kaki dan tangan terputus terkena bom tentara Israel. Hanya orang yang tidak punya hati nurani yang tidak terenyuh melihat penderitaan mereka,” tambahnya.
Desakan Seret Netanyahu ke ICC
Selain mendesak embargo, Anwar Abbas juga meminta dunia internasional menyeret Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Menurutnya, Netanyahu bersama mantan Presiden AS Donald Trump adalah aktor utama dalam tragedi kemanusiaan yang menimpa Gaza.
“Dunia harus mengucilkan Israel dari pergaulan internasional. Netanyahu dan Trump adalah biang kerok penderitaan rakyat Palestina, dan mereka harus diadili,” tegasnya.
Latar Belakang Flotilla
Global Sumud Flotilla merupakan misi kemanusiaan lintas negara yang melibatkan puluhan kapal sipil untuk membawa bantuan logistik ke Gaza. Namun, upaya ini kembali berhadapan dengan blokade ketat Israel.
Langkah Israel mencegat armada bantuan dianggap semakin menegaskan tuduhan komunitas internasional bahwa negara itu secara sistematis menghalangi akses kemanusiaan dan menjadikan kelaparan sebagai senjata perang.(Sumber)
