Pernyataan resmi Kapolda Metro Jaya hari ini mengguncang ruang publik. Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik yang menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo. Polisi menyebut surat penangkapan terhadap kedelapan tersangka akan segera diterbitkan dalam beberapa hari ke depan.
Namun di tengah derasnya arus opini publik, muncul pertanyaan baru: ke mana suara moral mahasiswa, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yang selama ini dikenal sebagai penjaga nurani bangsa?
Kasus ini bukan sekadar polemik administratif. Ia telah berkembang menjadi ujian besar bagi sistem hukum, integritas akademik, dan legitimasi moral elite politik di negeri ini. Banyak pihak menilai bahwa kasus ini menunjukkan kerapuhan tata kelola administrasi negara sekaligus tantangan terhadap keberanian mahasiswa untuk bersikap.
Dalam sejarahnya, gerakan mahasiswa selalu menjadi bagian dari denyut perubahan bangsa. Dari 1966, 1974, hingga Reformasi 1998, suara mahasiswa mengguncang tembok kekuasaan. Tetapi kini, di era digital yang serba transparan, ketika isu sebesar dugaan ijazah palsu menggema di ruang publik, suara mahasiswa nyaris tak terdengar.
Diamnya BEM terhadap kasus besar seperti ini menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara mahasiswa dan realitas politik bangsa.
Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, menilai bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar perdebatan politik partisan. “Kalau benar ada pelanggaran administratif dalam dokumen kepresidenan, itu bukan soal Jokowi semata, tapi soal moral bangsa. Negara ini dibangun atas dasar hukum dan integritas,” katanya dalam pernyataan kepada media, Sabtu (8/11/2025).
Beathor menegaskan, penyelidikan dan proses hukum harus berjalan transparan tanpa tekanan politik dari pihak mana pun. Ia juga menyindir para akademisi dan mahasiswa yang memilih bungkam.
“Mahasiswa itu pemilik masa depan bangsa. Kalau mereka diam saat kebenaran diuji, maka masa depan Indonesia bisa semakin gelap,” tegasnya.
Kasus ini menjadi refleksi mendalam tentang bagaimana kekuasaan, pendidikan, dan moralitas bertabrakan di ruang publik. Banyak pihak khawatir, jika kasus seperti ini dibiarkan tanpa pengawalan sosial, praktik manipulasi administrasi dan akademik bisa menjadi preseden berbahaya.
“Jika kampus dan mahasiswa diam, maka kekuasaan akan semakin tak tersentuh. Kita akan kehilangan pilar moral bangsa,” ujarnya.
Kebisuan kampus dalam kasus sebesar ini bisa menjadi sinyal kemunduran demokrasi. Jika BEM, simbol perlawanan intelektual, membiarkan dugaan pelanggaran administrasi negara berlalu tanpa kritik, maka generasi penerus bangsa akan tumbuh dalam budaya kompromi terhadap kebenaran.
“Kegelapan bangsa bukan datang dari orang jahat yang berbuat curang, tetapi dari orang baik yang memilih diam,” pungkas mantan tahanan politik era Soeharto.
