Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini tidak akan kesulitan mengungkap dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Menurut mantan penyidik KPK, M. Praswad Nugraha, pola mark up yang terjadi hanyalah trik lama dalam pengadaan barang dan jasa yang mudah dilacak.
“Hal tersebut mengingat indikasi dari kasus ini mensyaratkan adanya mark up yang merupakan salah satu modus biasa dalam proses pengadaan barang dan jasa,” kata Praswad melalui keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025).
Praswad menegaskan, pengalaman panjang KPK menangani kasus pengadaan menjadi modal utama untuk menelusuri siapa saja yang memberi persetujuan pengeluaran anggaran proyek.
“KPK hanya perlu untuk mendalami siapa saja yang menyetujui nilai dari pengadaan yang dilakukan sehingga menyebabkan negara harus membayar lebih,” ujarnya.
Ia menambahkan, kompleksitas kasus Whoosh relatif rendah, sehingga penyelidikan bisa berjalan cepat jika dilakukan secara independen.
“Artinya tidak dibutuhkan kemampuan yang sangat luar biasa dalam pengungkapan kasus ini apabila dilakukan secara independen. Saya percaya bahwa penyelidik dan penyidik KPK dapat menyelesaikan kasus ini secara optimal ketika proses penegakan hukumnya dapat dilakukan secara independen,” terang Praswad.
Sebelumnya, Guru Besar Ekonomi Politik IPB, Prof Didin S Damanhuri mendorong KPK segera mengusut dugaan penggelembungan alias mark up proyek Kereta Whoosh.
Dia juga meminta pemerintah segera melakukan restrukturisasi utang dengan pihak China. “Masalah-masalah yang muncul tentang dugaan mark-up dan modus-modus korupsinya, harus segera diusut. Termasuk para menteri yang waktu itu terlibat sejak awal hingga lanjutannya. Semua harus bertanggungjawab,” ujar Didin kepada inilah.com, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Adapun, dalam proyek Whoosh tersebut setidaknya ada empat menteri yang terlibat. Diantaranya, Rini Soemarno selaku mantan Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan selaku mantan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Budi Karya Sumadi selaku mantan Menteri Perhubungan dan Sri Mulyani selaku mantan Menteri Keuangan.
Seperti diketahui, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud Md Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” katanya.
Ia melanjutkan, “Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini.”
Pada 16 Oktober 2025, KPK mengimbau Mahfud Md untuk membuat laporan mengenai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh.
Setelah itu, Mahfud Md dan KPK saling respons mengenai hal tersebut. Hingga pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi terkait Whoosh.
Sementara itu, KPK pada 27 Oktober 2025, mengumumkan dugaan korupsi terkait Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.(Sumber)
