PT PLN (Persero) resmi membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon berkapasitas 660 MW setelah kajian menunjukkan biaya penghentian operasional jauh lebih mahal dari perkiraan. Keputusan ini disampaikan Direktur Manajemen Proyek serta Energi Baru dan Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, dalam acara Inspirasi Untuk Bangsa dalam rilis yang dikirim ke redaksi Radar Aktual, Senin (2/12).
Menurut Suroso, kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) PLTU Cirebon seharusnya berakhir pada 2042. Namun simulasi internal PLN menunjukkan bahwa percepatan penghentian operasi menjadi tahun 2037 akan memicu pembayaran penalti yang sangat besar kepada pemilik pembangkit, PT Cirebon Electric Power (CEP), sebagai Independent Power Producer (IPP).
“Jika pensiun PLTU Cirebon dipercepat lima tahun, kami tetap harus melunasi pembayaran utang kontrak sekitar Rp12 triliun per tahun. Jika dibayar sekaligus pada 2037, totalnya mencapai sekitar Rp60 triliun,” ujar Suroso.
Selain penalti, PLN juga harus menyiapkan pembangkit pengganti berbasis energi terbarukan. Namun penggantian kapasitas 600 MW PLTU tidak bisa dilakukan secara satu banding satu dengan PLTS. Rata-rata PLTS hanya menghasilkan listrik selama empat jam per hari sehingga diperlukan kapasitas hingga 3.600 MW plus baterai penyimpanan untuk menjamin suplai malam hari.
“Investasi PLTS untuk 3.600 MW membutuhkan hampir 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp70 triliun. Jika digabung dengan penalti, total kebutuhan dana mencapai Rp130 triliun. Itu angka yang sangat besar,” tegasnya.
Ia menambahkan, estimasi tersebut belum memasukkan biaya pembangunan sistem penyimpanan energi maupun perbedaan biaya operasi antara PLTU dan PLTS.
Dalam kesempatan terpisah, PLN menegaskan bahwa Indonesia saat ini memilih pendekatan coal phase-down, bukan coal phase-out. Artinya, pembangkit batu bara akan dihentikan ketika masa kontraknya berakhir secara alami, bukan dipercepat.
Kontrak PPA PLTU Cirebon unit yang lain bahkan baru berakhir pada 2056, empat tahun sebelum target nasional Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
“Saat ini skema pensiun dini tidak ekonomis. Karena itu, PLN memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon,” kata Suroso.
Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa transisi energi Indonesia masih membutuhkan strategi bertahap, dengan mempertimbangkan stabilitas pasokan listrik serta kemampuan finansial negara.
