Aktivis sosial dan penulis, Yusuf Blegur, kembali menyampaikan kritik keras terhadap arah pemerintahan dan kondisi lingkungan hidup di Indonesia. Melalui tulisan reflektifnya bertajuk “Rakyat Disikat Hutan Dilumat, Sungguh Rezim Laknat”, ia menilai bahwa praktik kekuasaan saat ini telah menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan ekologis.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada 20 Jumadil Akhir 1447 H atau 11 Desember 2025, Yusuf Blegur menuding bahwa kesengsaraan rakyat dan kerusakan alam tidak muncul dengan sendirinya, melainkan akibat kebijakan dan tindakan segelintir elit yang ia sebut sarat dengan perilaku hipokrit, represif, dan serakah.
Yusuf menyebut watak kolonialisme dan imperialisme justru kini hadir dalam bentuk baru, bukan oleh bangsa asing, melainkan oleh aktor-aktor berkuasa di dalam negeri. Ia menyoroti perilaku elit politik, pejabat publik, hingga lembaga penegak hukum yang menurutnya memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri dan memperluas kekuasaan.
“Pajak layaknya upeti, hukum membela penguasa apa pun salahnya, dan rakyat diperlakukan seperti budak,” tulis Yusuf dalam artikelnya. Ia juga menyoroti berbagai tragedi dan kasus hukum seperti KM 50, Kanjuruhan, Rempang, Wadas, hingga skandal Sambo, sebagai bukti kekacauan moral dan lemahnya akuntabilitas.
Pada bagian lain, Yusuf Blegur mengkritik keras kerusakan lingkungan, terutama deforestasi, yang menurutnya menjadi bukti nyata praktik state organized crime. Ia menyebut kolaborasi antara oknum birokrasi dan korporasi sebagai penyebab utama hilangnya hutan dan rusaknya ekosistem.
“Hutan yang menjadi jantung peradaban justru dilumat oleh keserakahan segelintir orang. Alam bergejolak bukan karena amarah, melainkan karena ulah manusia yang dzolim,” ujarnya.
Ia menilai deforestasi tidak hanya membawa bencana ekologis, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah gagal menjaga amanah rakyat sekaligus tak menghormati keberlangsungan alam.
Meski penuh kritik, Yusuf Blegur menutup tulisannya dengan seruan refleksi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menilai kembali apakah kita masih menjalankan nilai kemanusiaan serta keadilan terhadap alam semesta.
“Haruskah rakyat dan semesta menanggung dosa segelintir orang?” tulisnya.
Tulisan Yusuf Blegur langsung mendapat perhatian di sejumlah kanal media sosial. Pendukungnya menyebut kritik tersebut sebagai alarm moral atas kerusakan tata kelola negara, sementara sejumlah pihak lain menilai kritik tersebut perlu dilihat secara proporsional dengan tetap mengacu pada data dan kebijakan resmi pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari instansi pemerintah atau lembaga yang disebut dalam tulisan itu.
