Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono, mengusulkan perubahan mendasar dalam sistem politik nasional, khususnya terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.
Menurut Agus Jabo, pemilihan kepala daerah mulai dari gubernur, bupati/wali kota hingga kepala desa sebaiknya tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi kerakyatan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pancasila.
“Pemilihan langsung selama ini memang disebut demokratis, tetapi dalam praktiknya justru menimbulkan banyak persoalan, mulai dari biaya politik yang sangat mahal, politik uang, konflik horizontal, hingga terpinggirkannya kepentingan rakyat kecil,” kata Agus Jabo dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Ia menilai, demokrasi tidak semata-mata diukur dari pemilihan langsung, tetapi dari sejauh mana proses politik mampu menghadirkan keadilan, keterwakilan, dan kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena itu, PRIMA memandang perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan yang selama ini diterapkan.
Agus Jabo menjelaskan, mekanisme pemilihan melalui perwakilan atau musyawarah dinilai lebih sejalan dengan karakter bangsa Indonesia. Model tersebut, menurutnya, dapat mengurangi polarisasi politik serta menekan praktik transaksional yang kerap muncul dalam pemilihan langsung.
“Demokrasi Indonesia seharusnya kembali pada ruh gotong royong dan musyawarah mufakat, bukan demokrasi liberal yang hanya menguntungkan pemilik modal,” tegasnya.
Lebih lanjut, PRIMA mendorong agar wacana ini dibahas secara terbuka dan melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi rakyat. Agus Jabo menegaskan, perubahan sistem politik harus dilakukan secara konstitusional dan berpihak pada kepentingan rakyat luas.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintahan yang kuat, bersih, dan benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar memenangkan kontestasi politik,” pungkasnya.
