Keputusan Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, SH, MH, untuk mundur dari jabatan Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menuai apresiasi luas. Langkah tersebut dinilai sebagai embrio lahirnya budaya etika dan moral baru dalam kehidupan partai politik di Indonesia, yang selama ini kerap dipersepsikan publik sarat kepentingan kekuasaan dan konflik kepentingan.
Pandangan tersebut disampaikan oleh aktivis Yusuf Blegur, yang menilai pengunduran diri Sahrin Hamid bukan sekadar keputusan administratif, melainkan sikap politik yang sarat makna etik. Di tengah menguatnya skeptisisme publik terhadap elite politik dan pejabat publik, tindakan ini dinilai sebagai “oase” yang menghadirkan harapan baru.
“Awalnya mungkin hanya tindakan kecil, namun di tengah tandusnya harga diri dan rasa malu politisi, sikap Sahrin Hamid sejatinya menjadi pembuktian bahwa tidak semua pemimpin, pejabat, dan pengurus partai politik miskin akhlak,” ujar Yusuf Blegur dalam pernyataannya di Bekasi, Kota Patriot, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, pengunduran diri tersebut merupakan langkah awal yang elegan, terhormat, dan berkelas. Sahrin Hamid beserta Partai Gerakan Rakyat dinilai telah menjadi anomali positif dari realitas kepemimpinan dan praktik partai politik yang selama ini dipenuhi sikap pragmatis.
Yusuf menegaskan, di bawah kepemimpinan Sahrin Hamid, Partai Gerakan Rakyat telah memulai kultur baru partai politik yang mengedepankan kepemimpinan berkarakter adab. Partai politik, kata dia, seharusnya tidak dimaknai semata sebagai kendaraan kekuasaan, tujuan jabatan, atau sarana meraih kekayaan.
“Kepemimpinan dalam partai politik bukan hanya menampilkan wajah organisasi, tetapi juga menjadi keteladanan pikiran, sikap, dan tindakan. Ini adalah kesadaran hidup berbangsa yang memaknai prinsip konstitusi dan demokrasi secara substantif,” ujarnya.
Lebih jauh, keputusan Sahrin Hamid mundur dari jabatan Komisaris Jakpro—BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta—juga dinilai sebagai bukti kesadaran tinggi untuk menghindari potensi conflict of interest antara posisi sebagai pimpinan partai politik dan jabatan strategis di perusahaan daerah.
Namun, Yusuf menilai makna langkah tersebut melampaui sekadar kepatuhan etik administratif. “Lebih dari itu, Sahrin Hamid telah membuka asa dan semangat baru lahirnya budaya politik yang sehat, bermartabat, dan beretika dalam iklim partai politik di Indonesia,” tegasnya.
Ia berharap, sikap tersebut dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi pimpinan partai politik lainnya, agar politik kembali diletakkan sebagai ruang pengabdian, bukan sekadar arena transaksi kepentingan.
“Semangat berjuang dan kesungguhan menyelami sanubari rakyat Indonesia yang ditunjukkan Sahrin Hamid dan Partai Gerakan Rakyat patut diapresiasi. Ini adalah modal penting bagi tumbuhnya kepercayaan publik terhadap politik,” pungkas Yusuf Blegur.
Pengunduran diri Syahrin Hamid dari Komisaris Jakpro ini sekaligus menandai babak baru perjalanan Partai Gerakan Rakyat, yang sejak awal menegaskan diri sebagai partai dengan orientasi etika, moral, dan keberpihakan pada nilai-nilai demokrasi yang bermartabat.
