Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menyoroti ketimpangan pertumbuhan tabungan masyarakat berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Data tersebut menunjukkan adanya jurang yang semakin lebar antara kelompok masyarakat kaya dan golongan menengah-bawah.
Menurut Anas, tabungan di atas Rp5 miliar tumbuh signifikan sebesar 22,76 persen, sementara tabungan di bawah Rp100 juta hanya tumbuh 3,43 persen. Angka ini, kata dia, menjadi indikator kuat bahwa pemulihan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Tabungan nasabah kaya tumbuh agak meroket. Golongan ‘orang ada’ tabungannya naik signifikan. Sementara tabungan golongan menengah-bawah tumbuh melambat, bahkan cenderung tergerus untuk kebutuhan harian,” ujar Anas dalam keterangannya, Ahad (25/1/2026).
Ia menilai, kondisi tersebut mencerminkan tekanan ekonomi yang masih kuat di kelompok menengah ke bawah. Daya beli masyarakat kecil belum sepenuhnya pulih, sementara kelompok atas justru semakin kuat secara finansial.
Anas menegaskan, angka-angka ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam memulihkan dan meningkatkan daya beli rakyat, khususnya golongan menengah-bawah. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, tidak cukup hanya tinggi secara angka, tetapi juga harus terdistribusi secara adil dan inklusif.
“Bukan saja mendorong ekonomi tumbuh makin tinggi, tetapi juga memastikan pertumbuhan itu merembes ke bawah. Tumbuh secara inklusif,” tegasnya.
Dalam konteks kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Anas menyebut konsep yang kerap disebut sebagai “Prabowonomics”—sebagaimana disampaikan dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos—harus diwujudkan secara konkret melalui kebijakan yang berpihak pada keadilan ekonomi.
“Keadilan Ekonomi bagi Seluruh Golongan Rakyat Indonesia harus menjadi ruh kebijakan. Golongan ‘orang ada’ difasilitasi untuk terus tumbuh, sementara golongan ‘the have not’ didorong dan didongkrak agar bisa tumbuh dan mekar,” kata Anas.
Ia menekankan pentingnya komitmen kebijakan pemerintah yang berkeadilan, mulai dari penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, stabilisasi harga kebutuhan pokok, hingga kebijakan fiskal dan sosial yang benar-benar menyentuh masyarakat lapisan bawah.
Menurut Anas, jika ketimpangan ini tidak segera direspons dengan kebijakan yang tepat, maka pertumbuhan ekonomi berisiko hanya dinikmati segelintir kelompok, sementara mayoritas rakyat masih berjibaku dengan beban hidup sehari-hari.
“Data LPS ini bukan sekadar statistik, tapi sinyal penting arah kebijakan ekonomi ke depan,” pungkasnya.
