Kritik keras terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Kali ini datang dari aktivis sosial-politik, Yusuf Blegur, yang menyebut program tersebut sebagai “malapetaka nasional” dan bentuk kegagalan kepemimpinan dalam membaca kebutuhan riil rakyat.
Dalam pernyataan tertulisnya di Bekasi, 6 Ramadan 1447 H/23 Februari 2026, Yusuf menilai MBG bukan sekadar program yang lemah secara teknis, tetapi juga berpotensi menjadi proyek politik yang sistematis memelihara kemiskinan dan kebodohan.
“Program MBG tidak lebih dari upaya sistematis memelihara kemiskinan dan kebodohan. Rezim ingin membuat rakyat bermental pengemis, bergantung pada kekuasaan korup dan mudah dimanipulasi secara politis,” tegasnya, Senin (23/2/2026).
Yusuf menyoroti lemahnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan MBG. Menurutnya, dengan anggaran fantastis yang disebut mencapai Rp335 triliun tahun ini, penyelenggaraan program justru jauh dari profesional.
Ia menyinggung sejumlah persoalan teknis di lapangan, mulai dari kualitas menu yang dinilai belum memenuhi standar gizi, dugaan kasus keracunan, hingga distribusi yang belum merata ke daerah pelosok.
“Program sebesar ini seharusnya matang secara konsep dan teknis. Tapi yang terlihat justru dipaksakan dan sarat kepentingan,” ujarnya.
Kritik lain yang dilontarkan Yusuf adalah dugaan bahwa pembiayaan MBG berpotensi memangkas sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Ia menyebut langkah tersebut berisiko menurunkan kualitas hidup rakyat dalam jangka panjang.
“Alih-alih memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah justru menggelontorkan anggaran superbesar untuk program yang belum tentu menjadi prioritas mendesak,” katanya.
Yusuf bahkan menyebut MBG sebagai proyek “perjudian kebijakan” yang inefisien dan berpotensi menambah beban fiskal negara.
Dalam pernyataannya, Yusuf juga menyinggung soal kepemimpinan nasional yang ia nilai tidak efektif. Ia menggunakan istilah “incompetent leadership” hingga “policy failure” untuk menggambarkan pelaksanaan MBG.
Menurutnya, pelibatan banyak institusi negara yang tengah menghadapi krisis kepercayaan publik, seperti partai politik dan lembaga legislatif, semakin memperparah persepsi negatif masyarakat terhadap program tersebut.
“Rakyat melihat anggaran negara hanya berputar di lingkaran kekuasaan. Sementara buruh, guru honorer, tenaga kesehatan, dan UMKM masih berjuang di bawah standar kelayakan hidup,” ungkapnya.
Dinilai Perlebar Disparitas Sosial
Lebih jauh, Yusuf menyebut MBG justru berpotensi memperlebar jurang kaya dan miskin. Ia menilai kurangnya transparansi dan akuntabilitas membuka ruang praktik korupsi dan bancakan elit.
Ia bahkan membandingkan MBG dengan proyek ambisius lain yang menurutnya sarat kontroversi, seperti Ibu Kota Nusantara, yang kerap menuai kritik publik terkait pembiayaan dan urgensi.
“Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Jika pembangunan tidak berbasis keadilan dan kesetaraan, maka yang lahir adalah ketimpangan struktural,” katanya.
Menutup pernyataannya, Yusuf menyatakan kritik terhadap MBG merupakan bentuk tanggung jawab moral warga negara. Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan menghentikan pendekatan populis yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan ekonomi rakyat.
“Pemerintah seharusnya menciptakan lapangan kerja dan membangun kemandirian rakyat, bukan sekadar memberi makanan gratis,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait pernyataan tersebut.
