Advokat dan aktivis Ahmad Khozinudin melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan luar negeri pemerintahan Indonesia dalam satu dekade terakhir. Dalam pernyataannya, ia menyebut pemerintahan Joko Widodo terlalu condong pada kepentingan China, sementara di era Prabowo Subianto dinilai bergeser menjadi pro-Amerika Serikat.
Khozinudin menilai, selama kepemimpinan Jokowi, berbagai kebijakan strategis—khususnya di sektor pertambangan dan investasi—lebih menguntungkan China. Ia menyinggung proyek hilirisasi nikel dan masuknya tenaga kerja asing asal China, termasuk pada masa pembatasan aktivitas masyarakat saat pandemi Covid-19.
“Selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, corak kekuasaan begitu melayani kepentingan China,” ujar Khozinudin dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (28/2/2026).
Ia bahkan menyebut Indonesia pada masa itu seolah menjadi “provinsi China di luar daratan China”.
Tak berhenti pada era Jokowi, Khozinudin juga mengkritik kebijakan pemerintahan Prabowo. Ia menyoroti adanya kesepakatan perdagangan resiprokal (Reciprocal Trade Agreement/RTA) dengan Amerika Serikat yang menurutnya merugikan posisi Indonesia.
Khozinudin mengklaim bahwa dalam salah satu klausul perjanjian tersebut, Indonesia diwajibkan mengikuti kebijakan boikot Amerika terhadap negara tertentu. Ia menilai ketentuan semacam itu tidak mencerminkan prinsip kesetaraan dalam hubungan bilateral.
“Di mana letak resiprokalnya jika Indonesia harus mengikuti kebijakan boikot negara lain yang ditetapkan Amerika?” katanya.
Ia juga mengaitkan isu tersebut dengan dinamika geopolitik global, termasuk hubungan Amerika Serikat dengan Iran serta isu Palestina–Israel. Dalam pandangannya, kebijakan luar negeri Indonesia semestinya tetap berpegang pada prinsip bebas aktif dan tidak terjebak dalam orbit kepentingan kekuatan besar.
Selain aspek geopolitik, Khozinudin menyinggung isu masuknya produk asing, termasuk makanan dan minuman, yang menurutnya perlu memperhatikan regulasi dan sensitivitas masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Ia meminta pemerintah tetap konsisten menjaga standar sertifikasi dan kepentingan nasional dalam setiap perjanjian dagang.
Di akhir pernyataannya, Khozinudin menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri dan ekonomi. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam ketergantungan terhadap kekuatan asing mana pun, baik China maupun Amerika Serikat.
