Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi informasi dan bukti terkait produsen rokok yang diduga “bermain” cukai dengan oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penyidik lembaga antirasuah memastikan para produsen yang terlibat akan dipanggil dan diperiksa.
“Apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu. Ya, akan dipanggil dan diperiksa,” tegas Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (28/2/2026).
Meski demikian, Asep belum mengungkap identitas para produsen rokok tersebut. Ia menegaskan, proses pengusutan masih berlangsung.
“Namun saat ini memang belum bisa kita ungkap. Tapi bukan berarti tidak akan. Kita akan menelusuri informasi tersebut. Kita sudah memiliki informasi-informasinya, tetapi saat ini belum bisa disampaikan. Nanti, pada waktunya, ketika informasi sudah lengkap mengenai siapa pemiliknya, perusahaannya di mana, jumlahnya, dan lain-lain, akan kami sampaikan,” ujar Asep.
KPK sebelumnya juga mendeteksi dugaan rasuah terkait pengurusan cukai di DJBC Kementerian Keuangan, termasuk pada komoditas rokok.
“Terkait dengan cukai rokok. Apakah terkait juga dengan rokok ilegal yang saat ini marak? Salah satunya benar. Ada yang cukainya palsu atau dipalsukan. Ada juga modus di mana cukai digunakan tidak sesuai ketentuan,” jelas Asep.
Asep menambahkan, jenis rokok memengaruhi tarif cukai. “Untuk rokok itu ada jenisnya, ada yang diproduksi menggunakan mesin, ada yang menggunakan tangan. Itu berbeda cukainya,” katanya.
Modus dugaan manipulasi cukai terjadi dengan cara memanfaatkan jenis pita cukai yang tidak sesuai. Diduga perusahaan dengan bantuan oknum DJBC membeli pita cukai lebih murah dalam jumlah besar, lalu digunakan untuk produk yang seharusnya dikenai tarif lebih tinggi.
“Kemudian pita cukai murah itu digunakan untuk barang-barang yang sebenarnya cukainya lebih tinggi. Jadi terjadi kekurangan pemasukan negara karena cukainya tidak sesuai,” ungkap Asep.
Praktik tersebut berdampak luas. Selain mengurangi penerimaan negara, manipulasi cukai mengancam fungsi fiskal dan kesehatan masyarakat. Cukai sejatinya berperan untuk mengendalikan peredaran barang tertentu demi kemaslahatan publik.
“Setiap rupiah yang dikorupsi pada sektor ini menyebabkan penurunan penerimaan negara, sehingga berdampak langsung pada kualitas pembangunan nasional,” tegas Asep.
Terungkapnya dugaan manipulasi cukai berbarengan dengan penetapan tersangka baru kasus dugaan suap dan gratifikasi di DJBC, Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2), Kamis (26/2/2026). Dalam pengusutan, oknum pejabat DJBC diduga melakukan kongkalikong dalam pengurusan cukai dan jalur impor.
KPK menduga uang suap miliaran rupiah berasal dari perusahaan dan importir yang produknya dikenai cukai. Uang itu diduga dikelola oleh Salisa Asmoaji, pegawai DJBC, atas perintah Budiman dan Sisprian Subiaksono (Kasubdit Intel P2). Uang disimpan di apartemen khusus sebagai safe house sejak pertengahan 2024, kemudian dipindahkan ke safe house baru di Ciputat, Tangerang Selatan, awal Februari 2026.
Tim penyidik KPK menyita lima koper berisi uang tunai dalam berbagai mata uang, senilai lebih dari Rp5,19 miliar.
“Karena uang ini tidak mungkin hadir begitu saja. Harus ada yang membawanya, harus ada yang menyerahkannya. Saat ini ada di oknum DJBC bagian cukai ini, diterima oleh siapa? Pasti ada pemberinya,” kata Asep.
Penetapan Budiman sebagai tersangka merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 4 Februari 2026 yang sebelumnya menjerat enam orang tersangka, antara lain:
- Rizal (RZL), Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 DJBC periode 2024–Januari 2026
- Sisprian Subiaksono (SIS), Kasubdit Intel P2 DJBC
- Orlando Hamonangan (ORL), Kepala Seksi Intelijen DJBC
- John Field (JF), Pemilik PT Blueray
- Andri (AND), Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray
- Dedy Kurniawan (DK), Manager Operasional PT Blueray(Sumber)
