News  

Tak Efektif Wujudkan Perdamaian Palestina, MUI Desak Indonesia Cabut Keanggotaan Dari Board of Peace

Gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, di tangan rudal Amerika Serikat (AS) dan Israel memicu duka sekaligus amarah dari Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar.

“Kita menyampaikan Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, kita doakan semoga menjadi penghuni surga, Aamin,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

MUI menilai agresi Israel yang disokong Paman Sam telah menistakan nilai kemanusiaan serta mandat ketertiban dunia dalam UUD 1945. Anwar menegaskan bahwa manuver Iran yang menargetkan pangkalan militer lawan merupakan langkah pembelaan diri yang sah secara internasional.

“MUI memahami bahwa serangan Iran ke negara teluk adalah sebuah pembalasan atas serangan Amerika dan Israel yang sasarannya adalah pangkalan militer. Serangan balasan Iran ini dibenarkan dan dilindungi oleh hukum internasional,” jelas Anwar.

Anwar mengingatkan, sebagai anggota PBB, AS dan Israel terikat Pasal 2 Ayat (4) untuk tidak main otot terhadap kedaulatan negara lain. Namun fakta di lapangan berkata lain, dan ini membuat MUI mempertanyakan nyali serta niat di balik Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump.

“Apakah strategi (BoP) tersebut sungguh diarahkan untuk perdamaian yang adil, atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina?” tanyanya menyindir.

Melihat BoP yang dianggap mandul dalam mewujudkan perdamaian di Palestina, MUI pun mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah ekstrem: angkat kaki.

“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP, karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina. Karena yang terjadi justru sebaliknya, Trump melakukan serangan bersama Israel terhadap Iran dan memicu perang regional,” tegas Anwar.

Di mata MUI, ada motif terselubung untuk mempreteli posisi Iran demi membungkam dukungan mereka terhadap kemerdekaan Palestina. Eskalasi ini bukan sekadar insiden lokal, melainkan pergeseran geopolitik besar yang mempertaruhkan nyawa warga sipil.

“Situasi ini tidak boleh dipandang sebagai insiden terpisah, melainkan bagian dari konfigurasi geopolitik yang lebih besar. Ini adalah tugas dan tanggung jawab semua negara untuk mewujudkan perdamaian agar dapat melakukan perlindungan maksimal terhadap warga sipil,” tuturnya.

Anwar mendorong peran juru damai yang netral untuk menghentikan dominasi Israel di kawasan tersebut. Desakan pun dialamatkan kepada para pemangku kebijakan dunia.

“MUI menyerukan kepada PBB dan OKI untuk melakukan langkah-langkah maksimal menghentikan perang dan menghormati hukum internasional. MUI berkeyakinan bahwa perang hanya akan mendatangkan kemudhorotan global,” pungkas Anwar.(Sumber)