Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji, menegaskan bahwa keluarga memiliki peran krusial dalam melindungi anak dari berbagai ancaman di ruang digital.
Pernyataan tersebut disampaikan Wihaji saat menanggapi kebijakan pembatasan usia anak dalam mengakses platform digital melalui regulasi terbaru, yakni PP Tunas. Ia menyatakan bahwa langkah pemerintah tersebut merupakan upaya penting dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak.
Namun demikian, Wihaji mengingatkan bahwa regulasi saja tidak cukup. Menurutnya, anak-anak masih dapat mencari celah untuk mengakses platform digital, seperti menggunakan akun milik orang dewasa atau perangkat orang tua.
“Peran keluarga menjadi sangat penting. Orang tua harus hadir dan terlibat langsung dalam aktivitas digital anak,” ujar Wihaji di Jakarta, Selasa (17/3).
Ia menekankan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter serta perilaku anak, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu, pengawasan, pendampingan, serta komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak menjadi kunci utama perlindungan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong platform digital untuk menyediakan fitur keamanan, seperti kontrol orang tua dan sistem verifikasi usia. Meski demikian, efektivitas fitur tersebut tetap bergantung pada sejauh mana orang tua memanfaatkannya secara optimal.
Wihaji juga mengajak seluruh keluarga di Indonesia untuk meningkatkan literasi digital, agar mampu memahami risiko dan manfaat penggunaan teknologi bagi anak.
“Benteng utama perlindungan anak di era digital bukan hanya pada teknologi atau aturan, tetapi pada keluarga itu sendiri,” tegasnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan keluarga, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal. (Sumber)
