Belum lama ini viral anggaran pengadaan kaos kaki untuk petugas lapangan dalam program Badan Gizi Nasional (BGN).
Pengadaan sekitar 17.000 pasang kaos kaki senilai Rp6,9 miliar atau sekitar Rp100 ribu per pasang menuai beragam persepsi. Salah satunya anggapan bahwa belanja tersebut tidak relevan dengan program gizi.
Tak sampai di situ, BGN ternyata juga menganggarkan tablet untuk operasional MBG.
Di tengah pasar gadget yang semakin kompetitif, harga tablet seperti Samsung Galaxy Tab Active5 menjadi salah satu tolok ukur yang kerap dibandingkan publik antara nilai fungsi dan harga yang dibayar.
Tak disangka, satu perangkat bisa dibanderol belasan juta rupiah, pertanyaan soal efisiensi pun tak terelakkan.
Alih-alih hanya berbicara tentang makanan sebagai inti program, publik justru dihadapkan pada realitas angka-angka besar yang mengalir ke berbagai pos lain di luar substansi utama.
Kendaraan Serap Anggaran Triliunan
Dalam rincian anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025, belanja kendaraan muncul sebagai pos terbesar dengan nilai mencapai Rp1,39 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,2 triliun dialokasikan khusus untuk pengadaan sepeda motor listrik.
Pengadaan ini dilakukan melalui sistem e-Katalog 6.0 oleh perusahaan Yasa Artha Trimanunggal, yang menyediakan produk dari merek Emmo Mobility.
Dua tipe yang tercatat antara lain JVH Max dengan harga Rp49,95 juta dan JVH GT seharga Rp48,84 juta per unit, lengkap dengan layanan distribusi ke berbagai wilayah.
Besarnya angka ini langsung memantik perhatian, mengingat kendaraan pada dasarnya hanya berfungsi sebagai penunjang operasional, bukan inti dari program itu sendiri.
Perangkat Teknologi Ikut Menguras Anggaran
Di bawah belanja kendaraan, alokasi besar berikutnya mengalir ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan nilai Rp1,26 triliun.
Tak berhenti di situ, belanja perangkat keras dan komputer juga menyedot dana hingga Rp830,1 miliar.
Salah satu komponen utamanya adalah pengadaan tablet yang mencapai Rp508,4 miliar, termasuk perangkat seperti Samsung Galaxy Tab Active5.
Dengan Rp508,4 miliar itu artinya BGN bisa membeli 28.359 tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia
Harga e-katalog untuk perangkat tersebut tercatat sekitar Rp17,93 juta per unit, sementara harga pasar berada di kisaran Rp9 juta hingga Rp12 juta.
Artinya, ada potensi kemahalan tablet yang dibeli melalui e-katalog nyaris 100 persen.
Selisih harga ini pun memicu sorotan tajam terkait efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan.
Dari Seragam hingga Kaos Kaki
Tak kalah mencengangkan, anggaran untuk pakaian juga mencapai Rp623,3 miliar. Pos ini mencakup berbagai kebutuhan seperti seragam, sepatu, hingga aksesoris.
Salah satu yang paling menyita perhatian adalah belanja kaos kaki yang mencapai Rp6,9 miliar. Pengadaan ini dilakukan melalui PT Gajah Mitra Paragon, dengan nilai sekitar Rp3,4 miliar untuk berbagai jenis kaos kaki.
Harga satuannya bervariasi antara Rp34.999 hingga Rp100.000 per pasang. Untuk kebutuhan kaos kaki lapangan saja, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp1,7 miliar atau setara dengan sekitar 17.000 pasang.
Angka ini dinilai cukup tinggi, mengingat di pasaran nominal tersebut sudah dapat menjangkau produk dengan merek tertentu.
Pelatihan dan Sosialisasi Tak Kalah Besar
Selain pengadaan barang fisik, anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi juga terbilang besar, yakni Rp464,6 miliar.
Pos ini mencerminkan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan program di lapangan.
Ironi: Makanan Justru Paling Kecil
Di tengah deretan angka fantastis tersebut, fakta yang paling menyentak adalah posisi anggaran untuk makanan yang justru menjadi inti dari program MBG.
Nilainya hanya Rp242,8 miliar, menjadikannya sebagai pos dengan alokasi paling kecil.
Kontras ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah prioritas anggaran sudah benar-benar selaras dengan tujuan utama program?
Komposisi anggaran ini membuka ruang diskusi yang lebih luas. Di satu sisi, kebutuhan operasional seperti kendaraan, perangkat teknologi, dan perlengkapan memang penting untuk memastikan program berjalan.
Namun di sisi lain, publik mempertanyakan apakah proporsi tersebut sudah ideal terutama ketika kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan bergizi, justru mendapat porsi paling kecil.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa dalam program berskala besar, bukan hanya besaran anggaran yang menjadi sorotan, tetapi juga arah dan dampaknya: apakah benar-benar menyentuh inti persoalan, atau justru terseret oleh kebutuhan penunjang yang membesar.(Sumber)
