Langkah Presiden Prabowo Subianto menyerahkan enam jet tempur Rafale beserta sejumlah alutsista strategis kepada TNI AU dinilai bukan sekadar seremoni penguatan militer biasa. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyebut momen tersebut merupakan pesan strategis Indonesia kepada dunia internasional bahwa Jakarta mulai memasuki fase baru pembangunan kekuatan pertahanan nasional.
Menurut Amir Hamzah, keputusan memperkuat TNI AU melalui pesawat tempur generasi modern seperti Rafale menunjukkan adanya pembacaan serius pemerintah terhadap perubahan geopolitik global yang semakin tidak stabil.
“Ini bukan hanya soal membeli pesawat. Ini soal bagaimana Indonesia membaca arah dunia. Dunia sedang bergerak ke situasi yang makin tidak pasti. Konflik tidak lagi hanya perang terbuka, tetapi perang pengaruh, perang teknologi, perang ekonomi, hingga perebutan wilayah strategis,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).
Ia menilai Presiden Prabowo memahami bahwa Indonesia tidak bisa terus bertahan dengan paradigma pertahanan lama di tengah meningkatnya eskalasi global, terutama di kawasan Indo-Pasifik.
Menurut Amir, kawasan Asia kini sedang menjadi pusat perebutan pengaruh kekuatan dunia. Ketegangan Laut China Selatan, rivalitas Amerika Serikat dan China, konflik Rusia-Ukraina, perang di Timur Tengah, hingga perlombaan teknologi militer telah menciptakan efek domino terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
“Indonesia berada di posisi yang sangat strategis. Jalur perdagangan dunia lewat sini. Laut kita luas. Sumber daya kita besar. Dalam dunia intelijen geopolitik, negara seperti Indonesia pasti masuk radar seluruh kekuatan besar dunia,” katanya.
Amir menilai kehadiran Rafale memiliki makna simbolik dan strategis sekaligus. Simbolik karena menunjukkan Indonesia ingin tampil sebagai negara dengan kekuatan udara modern. Strategis karena pesawat tersebut memiliki kemampuan multirole yang mampu menjalankan berbagai operasi tempur secara fleksibel.
Ia menyebut Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi persoalan klasik dalam pertahanan, yakni ketergantungan terhadap alutsista lama, keterbatasan interoperabilitas, serta persoalan modernisasi sistem tempur yang berjalan lambat.
Karena itu, menurut Amir, langkah Prabowo dapat dibaca sebagai upaya membangun “deterrence effect” atau efek gentar terhadap potensi ancaman eksternal.
“Dalam teori geopolitik modern, perang justru bisa dicegah kalau sebuah negara terlihat kuat. Negara yang lemah akan mudah ditekan. Negara yang tidak punya daya gentar akan mudah dipermainkan,” ujarnya.
Ia mengatakan penambahan rudal Meteor dan Smart Weapon Hammer juga menunjukkan Indonesia mulai bergerak menuju pola peperangan modern berbasis presisi tinggi.
Menurut Amir, peperangan masa depan tidak lagi bertumpu pada jumlah personel semata, tetapi pada kecepatan informasi, kecerdasan sistem radar, akurasi serangan, dan dominasi udara.
“Perang modern itu perang elektronik, perang radar, perang data. Siapa yang menguasai langit dan informasi, dia menguasai peperangan,” kata Amir.
Ia juga menyoroti penyerahan radar Ground Control Intercept (GCI) sebagai bagian penting yang sering luput dari perhatian publik.
Menurutnya, radar justru menjadi jantung pertahanan udara suatu negara.
“Pesawat canggih tanpa radar yang kuat itu seperti mata tertutup. Sistem radar menentukan seberapa cepat ancaman terdeteksi dan direspons,” katanya.
Amir melihat pembangunan kekuatan udara Indonesia juga berkaitan erat dengan dinamika Laut China Selatan yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sensitif.
Meski Indonesia bukan negara pengklaim utama dalam konflik Laut China Selatan, kata dia, wilayah Natuna tetap memiliki posisi strategis dan rawan terhadap berbagai bentuk tekanan geopolitik.
“Natuna itu pintu penting. Semua negara besar memahami posisi Indonesia di sana. Karena itu modernisasi TNI AU harus dibaca sebagai langkah antisipatif jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga menilai langkah Prabowo memiliki dimensi psikologis internasional.
Menurut Amir, dalam dunia intelijen global, persepsi kekuatan sangat menentukan posisi tawar diplomasi suatu negara.
“Kalau Indonesia ingin dihormati, maka Indonesia harus menunjukkan kapasitas pertahanan yang serius. Diplomasi tanpa kekuatan akan mudah diabaikan,” katanya.
Namun demikian, Amir mengingatkan bahwa modernisasi alutsista tidak cukup hanya berhenti pada pembelian peralatan militer mahal.
Ia menilai tantangan terbesar Indonesia justru terletak pada pembangunan industri pertahanan nasional, transfer teknologi, kualitas SDM militer, hingga kemampuan pemeliharaan jangka panjang.
“Kalau hanya beli tanpa membangun ekosistem pertahanan nasional, kita akan terus tergantung kepada negara lain,” ujarnya.
Menurut Amir, Presiden Prabowo tampaknya ingin membangun fondasi pertahanan jangka panjang yang lebih mandiri. Hal itu terlihat dari konsistensi arah kebijakan pertahanan sejak menjabat Menteri Pertahanan hingga kini menjadi Presiden.
“Prabowo memahami bahwa ancaman masa depan bukan hanya invasi fisik. Bisa berupa perang siber, sabotase ekonomi, infiltrasi intelijen, hingga konflik perebutan sumber daya,” katanya.
Amir bahkan menilai dunia saat ini sedang memasuki era ketidakpastian global paling berbahaya sejak Perang Dingin.
Ia menyebut fragmentasi geopolitik dunia mulai terlihat jelas melalui pembentukan blok-blok baru kekuatan global.
“Amerika Serikat sedang berhadapan dengan China. Rusia melawan tekanan Barat. Timur Tengah tidak stabil. Sementara Indo-Pasifik menjadi arena utama perebutan pengaruh dunia. Indonesia tidak mungkin berada di luar pusaran itu,” ujarnya.
Karena itu, menurut Amir, pembangunan kekuatan udara Indonesia harus dipandang sebagai investasi strategis negara, bukan sekadar belanja militer.
“Pertahanan bukan pengeluaran sia-sia. Pertahanan adalah asuransi kedaulatan bangsa,” katanya.
Ia pun memprediksi pemerintahan Prabowo akan terus mempercepat modernisasi pertahanan dalam beberapa tahun ke depan, termasuk memperkuat kekuatan laut, pertahanan siber, satelit militer, dan sistem intelijen nasional.
“Negara besar lahir bukan hanya karena ekonomi kuat, tetapi karena mampu menjaga kedaulatannya. Dan sejarah menunjukkan, negara yang lengah dalam pertahanan biasanya akan menghadapi tekanan besar di masa depan,” ujar Amir Hamzah.
