Pengelola Hayam Wuruk Plaza akhirnya mengungkap kronologi penyewaan unit yang belakangan diduga digunakan sebagai kantor perusahaan judi online (judol).
Kepala Bagian Legal pengelola, Dede Sulaiman, menjelaskan proses awal penyewaan terjadi pada akhir Januari 2026, saat perwakilan pemilik unit datang bersama seorang warga negara asing (WNA) yang diperkenalkan sebagai calon penyewa.
Menurut Dede, saat itu pihak pengelola telah melakukan klarifikasi awal terkait aktivitas usaha yang akan dijalankan di unit lantai 21 tersebut. Penyewa mengaku hanya bergerak di bidang komputer. Bahkan, pihak pengelola sempat menegaskan apakah terdapat aktivitas yang melanggar hukum, termasuk terorisme atau kegiatan ilegal lainnya.
“Dari penyewa disampaikan tidak, hanya bergerak di bidang komputer,” kata Dede kepada inilah.com, Senin (18/5/2026).
Namun, sebelum unit dapat digunakan, pengelola menegaskan adanya kewajiban administratif yang harus diselesaikan. Unit tersebut tercatat memiliki tunggakan iuran pengelolaan lingkungan sejak Januari 2025 hingga Januari 2026 dengan nilai sekitar Rp728 juta. Sesuai prosedur, pengelola meminta pemilik untuk melunasi tunggakan tersebut terlebih dahulu.
Dede mengungkapkan, pelunasan dilakukan pada 29 Januari 2026 oleh pemilik unit yang diketahui atas nama PT Sumber Sejahtera. Pembayaran dilakukan langsung oleh pihak pemilik ke rekening pengelola, sebagaimana tercatat dalam bukti setoran. Setelah kewajiban tersebut dipenuhi, unit lantai 21 diperbolehkan kembali digunakan oleh penyewa.
Kasus ini mencuat setelah aparat kepolisian menggerebek sebuah jaringan judi online yang diduga beroperasi di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, pada pertengahan Mei 2026. Lokasi yang digunakan disebut-sebut berada di salah satu gedung perkantoran, termasuk Hayam Wuruk Plaza, yang selama ini dikenal sebagai pusat aktivitas bisnis.
Penggerebekan tersebut mengungkap praktik judi online yang terorganisir dengan rapi dan diduga telah beroperasi cukup lama tanpa terdeteksi. Aparat kini masih mendalami peran para pihak, termasuk pemilik unit, penyewa, serta kemungkinan adanya kelalaian dalam proses pengawasan.
Sementara itu, akses ke sejumlah lantai di gedung tersebut sempat diperketat pasca-penggerebekan untuk kepentingan penyelidikan dan sterilisasi lokasi.(Sumber)
