Aktivis politik sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri, menilai kritik majalah Inggris The Economist terhadap pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pandangan yang berlebihan dan tendensius. Menurutnya, tudingan bahwa pemerintahan Prabowo menuju otoritarianisme dan melakukan pemborosan anggaran tidak sesuai dengan fakta politik dan kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
Andrianto menyampaikan hal tersebut pada Selasa, 19 Mei 2026, menanggapi dua artikel yang diterbitkan The Economist pekan lalu mengenai arah pemerintahan Prabowo. Dalam artikel tersebut, majalah itu menilai Prabowo membahayakan demokrasi dan ekonomi Indonesia karena dianggap terlalu boros serta tidak toleran terhadap kritik.
Namun, menurut Andrianto, kritik tersebut lahir dari cara pandang neo-liberal yang selama ini menjadi basis pemikiran media Barat. Ia menilai The Economist gagal memahami kebijakan populis dan kerakyatan yang sedang dijalankan pemerintahan Prabowo.
“Majalah itu sejak awal memang berkiblat pada pemikiran neo-liberalisme dan ekonomi laissez-faire. Mereka percaya pasar harus bekerja sendiri tanpa intervensi negara. Karena itu mereka tidak memahami kebijakan populis Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat,” ujar Andrianto, Rabu (20/5/2026).
Ia menambahkan, kebijakan penguatan APBN, ketahanan pangan, dan prioritas pada sektor domestik dianggap bertentangan dengan prinsip liberalisme global yang selama ini dianut negara-negara Barat.
Menurut Andrianto, tuduhan bahwa Prabowo menuju otoritarianisme juga tidak berdasar karena mantan Danjen Kopassus itu justru menempuh jalur demokrasi untuk mencapai kekuasaan.
“Prabowo sudah empat kali mengikuti pemilihan presiden. Tiga kali gagal dan baru menang pada 2024. Itu menunjukkan dia mengikuti proses demokrasi secara konstitusional. Sangat tidak masuk akal jika kemudian disebut anti-demokrasi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Indonesia saat ini telah berada dalam era demokrasi pasca-Reformasi 1998 sehingga kecil kemungkinan muncul kembali pola kekuasaan otoriter seperti era Orde Baru.
Sebut Prabowo Pendobrak Pakem Lama
Dalam pandangannya, Prabowo merupakan sosok pendobrak yang berani keluar dari pola lama pemerintahan Indonesia yang dianggap terlalu bergantung pada Barat, khususnya Amerika Serikat.
Andrianto mencontohkan keberanian Prabowo dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional, termasuk dalam penempatan figur ekonomi yang dinilai tidak berkiblat ke Washington.
“Selama puluhan tahun kebijakan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi mazhab ekonomi yang pro-Amerika. Sekarang Prabowo mencoba merombak itu. Ini langkah besar dan berani,” ujarnya.
Ia bahkan menduga tekanan terhadap nilai tukar rupiah belakangan ini berkaitan dengan upaya pihak tertentu untuk menekan pemerintahan Prabowo agar kembali mengikuti arus ekonomi global yang berpihak pada kepentingan Amerika Serikat.
Meski demikian, Andrianto menilai penguatan industri nasional dan ekonomi kerakyatan jauh lebih penting dibanding ketergantungan terhadap dolar AS.
“Kita harus kembali kepada cita-cita para pendiri bangsa, memperkuat industri dalam negeri dan koperasi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Kalau industri kuat, kita tidak perlu terlalu tergantung pada dolar,” tegasnya.
Ia kemudian menyinggung negara-negara seperti China, Rusia, dan Iran yang menurutnya mampu berkembang tanpa terlalu bergantung pada dominasi dolar Amerika Serikat.
Barat Disebut Gelisah dengan Kedekatan Prabowo ke BRICS
Andrianto juga menyoroti arah geopolitik Prabowo yang dinilai lebih dekat dengan kekuatan alternatif dunia seperti Rusia dan China dibanding Amerika Serikat.
Ia menyebut Prabowo sudah beberapa kali bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin dan Presiden China Xi Jinping di Beijing, namun belum pernah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih.
“Prabowo justru lebih akrab dengan Putin dan Xi Jinping, bahkan Indonesia masuk BRICS. Ini tentu menjadi tamparan bagi Washington,” katanya.
Menurut Andrianto, langkah Prabowo menunjukkan karakter nasionalis yang berupaya menjaga kemandirian Indonesia di tengah ketidakpastian global dan tekanan geopolitik internasional.
“Prabowo adalah sosok nasionalis tulen yang dibutuhkan Indonesia saat situasi global sangat tidak menentu akibat kebijakan hegemonistik Amerika terhadap negara-negara lain,” pungkasnya.
