Kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang menghadapi tekanan berat dari faktor internal dan eksternal. Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga komoditas energi memicu kekhawatiran masyarakat. Dampak langsung pada konsumen & masyarakat terjadi inflasi barang impor (Imported Inflation).
Harga barang konsumsi impor, mulai dari buah-buahan, laptop, gawai, hingga produk fesyen luar negeri mengalami kenaikan harga. Menjadi tekanan pada kelas menengah, termasuk kenaikan harga BBM/ Pertamax yang disertai potensi kenaikan barang kebutuhan pokok. Dapat menekan porsi pendapatan siap beli (disposable income) masyarakat. Daya beli akan semakin anjlok.
Pada artikel ini saya menyoroti pada beban terberat di APBN yakni adalah utang. Tantangan utang Pemerintah yang jatuh tempo pada tahun 2026 sangat besar menguras APBN. Pokok utang yang harus dibayar sekitar Rp 833,96 triliun. Bunga utang yang harus dibayar 2026 ± Rp599,44 triliun. Total kebutuhan pembayaran pokok + bunga ± Rp1.433 triliun. Lebih sepertiga dari APBN.
Pemerintah Prabowo harus menyediakan dana hampir setiap bulan untuk membayar bunga utang dan pokok yang jatuh tempo. Jika dirata-ratakan Pokok utang jatuh tempo Rp833,96 triliun ÷ 12 ≈ Rp69,5 triliun per bulan, bunga utang Rp599,44 triliun ÷ 12 ≈ Rp50 triliun per bulan. Total kebutuhan kas rata-rata dirogoh sekitar Rp119 – 120 triliun per bulan atau hampir Rp4 triliun per hari untuk membayar pokok dan bunga utang pemerintah. Tidak termasuk utang BUMN dan Swasta yang membengkak yang juga terancam gagal bayar akibat kenaikan dolar mencapai Rp. 18.000.
Tekanan kurs rupiah sebagian utang berdenominasi valuta asing. Pelemahan rupiah meningkatkan beban pembayaran. Ketergantungan pada penerimaan pajak. Jika penerimaan negara meleset, pemerintah terpaksa menambah utang baru atau memangkas belanja yang menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.
Almarhum Rizal Ramli (RR) sering kali menyampaikan gagasan bahwa Indonesia perlu lebih agresif mengelola utang, bukan sekadar membayar dan menerbitkan utang baru. Pemikiran alm Rizal Ramli, sang begawan Ekonomi yang sudah tiada sangat relevan dikaji dan digunakan oleh Pemerintahan Prabowo.
Berikut pemikiran brilian RR. Menukar utang lama dengan utang berbunga lebih rendah. Ini dikenal sebagai debt refinancing atau liability management. Beban bunga tahunan berkurang. Ini bukan ide yang kontroversial karena memang dilakukan banyak negara, termasuk Indonesia ketika RR menjadi Menko Perekonomian.
Meminta pengurangan utang karena proyek yang dibiayai terjadi korupsi. Ini adalah gagasan yang lebih kompleks. Logika yang pernah disampaikan Rizal Ramli kurang lebih. Jika kreditur asing mengetahui atau membiarkan proyek yang dibiayainya sarat penyimpangan, maka sebagian risiko seharusnya ditanggung kreditur juga, bukan seluruhnya dibebankan kepada rakyat Indonesia.
Apakah pernah ada negara yang berhasil? Ada beberapa contoh restrukturisasi besar. Argentina melakukan negosiasi sehingga kreditur menerima potongan nilai utang (haircut). Yunani memperoleh restrukturisasi besar dari kreditur swasta. Ekuador pernah menyatakan sebagian utang tidak sah dan membeli kembali obligasi dengan diskon besar.
Tetapi kasus-kasus tersebut biasanya terjadi saat negara menghadapi krisis utang serius atau risiko gagal bayar. Jika diterapkan di Indonesia sekarang? Keuntungan potensial ruang fiskal APBN bisa lebih longgar, pembayaran bunga berkurang, anggaran dapat dialihkan ke program pembangunan.
Pandangan Rizal Ramli lahir dari keyakinan bahwa negara berkembang sering berada pada posisi tawar yang terlalu lemah terhadap lembaga keuangan internasional dan negara kreditur. Ia berpendapat Indonesia seharusnya lebih berani melakukan negosiasi untuk menurunkan beban utang.
Gagasan Rizal Ramli mengenai refinancing utang berbunga tinggi termasuk praktik yang umum dan realistis. Namun gagasan memotong utang karena proyek yang dibiayai mengandung korupsi lebih merupakan strategi politik negosiasi, keberhasilannya bergantung pada kekuatan bukti, posisi tawar Indonesia, kesediaan kreditur untuk berunding, kehandalan bernegosiasi.
Sepanjang hidupnya, begawan ekonom senior yang pernah menjadi salah satu tim penasehat ekonomi PBB, tersebut sangat gencar mengkritik strategi manajemen utang konvensional dan selalu menawarkan terobosan pengelolaan fiskal yang inovatif serta berani.
Berikut adalah rincian fakta mengenai dua ide terobosan dengan menukar utang dengan bunga lebih rendah (Debt Swap). Secara konsisten Rizal Ramli menyarankan pemerintah untuk menghentikan kebiasaan menarik pinjaman berbunga tinggi. Sebagai solusinya, beliau mendorong untuk mengganti utang berbiaya mahal dengan utang baru yang bunganya jauh lebih rendah serta bertenor panjang.
Bukti keberhasilan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), beliau mempraktik kan langsung idenya dengan melakukan debt swap bersama Kuwait. Utang lama Indonesia yang berbunga mahal berhasil ditukar dengan pinjaman berbunga sangat rendah dari Kuwait. Sebagai bentuk apresiasi atas kelancaran negosiasi tersebut, pemerintah Kuwait bahkan memberikan hadiah gratis berupa proyek pembangunan Flyover Pasopati di Bandung, sekarang dinamakan jalan Muchtar Kusumaatmadja
Memotong Utang Berbau Korupsi (Debt Haircut / Negosiasi Utang). Terkait proyek-proyek infrastruktur atau pembangunan lama yang didanai utang luar negeri namun sarat akan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Rizal Ramli berargumen bahwa negara pemberi utang (kreditor) juga memikul tanggung jawab moral. Menurutnya, kreditor tidak boleh menutup mata jika dana yang mereka pinjamkan justru dikorupsi di negara penerima.
Rizal Ramli menegaskan bahwa posisi Indonesia dalam bernegosiasi harus kuat. Pemerintah seharusnya menekan negara kreditor untuk memberikan pemotongan nilai utang (haircut) atau pembatalan sebagian utang, karena kelalaian pengawasan dari pihak mereka yang membiarkan korupsi terjadi di proyek tersebut.
Selain argumen korupsi proyek, posisi tawar tinggi Rizal Ramli tercatat pernah sukses menegosiasikan pemotongan utang dengan Jerman senilai 600 juta dolar AS. Utang tersebut dihapus dan ditukar (swap) dengan komitmen Indonesia untuk menyediakan lahan konservasi hutan di Kalimantan (Debt to Nature Swap)
Kedua pendekatan tersebut mencerminkan filosofi ekonomi Rizal Ramli, gaya negosiasi berani, cerdas menolak ketergantungan pada skema utang neoliberal dan selalu mengutamakan kedaulatan serta kecerdikan fiskal nasional.
Hingga akhir hayatnya, Rizal Ramli kerap mengkritik Kementerian Keuangan karena dinilai menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan tingkat bunga atau yield yang terlalu tinggi dibandingkan negara tetangga. Beliau berargumen bahwa dengan peringkat ekonomi Indonesia yang baik, pemerintah seharusnya bisa menegosiasikan pinjaman dengan bunga yang jauh lebih murah.
Dalam berbagai forum ekonomi, Rizal Ramli sering membandingkan pengelolaan utang Indonesia dengan Jepang. Jepang dikenal sebagai negara yang mampu mempertahankan beban bunga utang sangat rendah. Bahkan secara historis berada di kisaran kurang dari 1% karena didukung oleh kebijakan suku bunga negatif atau sangat rendah oleh Bank Sentral Jepang (Bank of Japan).
Selain itu, hampir 90% utang pemerintah Jepang dibeli oleh rakyatnya sendiri dalam mata uang Yen. Hal ini sangat berbeda dengan Indonesia yang sebagian surat utangnya bergantung pada investor asing, sehingga rentan terhadap gejolak nilai tukar. Melalui celah dan kedekatan hubungan diplomatik ini Rizal Ramli melalui beberapa kenalannya pemerintahan sahabat luar negeri berhasil dia lakukan.
Skema “Menang Bersama” (Win-Win Solution)? Bagi Rizal Ramli, skema ini adalah bentuk diplomasi ekonomi yang cerdas karena memberikan keuntungan ganda. Keuntungan bagi Indonesia, beban utang luar negeri langsung berkurang, ketergantungan terhadap mata uang asing menurun, dan aset lingkungan hidup nasional terselamatkan.
Keuntungan bagi negara donor, Pemerintah Jerman mendapatkan legitimasi dan poin politik di mata rakyatnya karena berhasil berkontribusi nyata dalam menekan isu perubahan iklim global dengan menyelamatkan hutan tropis Indonesia.
Mekanisme inilah yang menurut Rizal Ramli tetap relevan untuk direplikasi. Pendekatan serupa dapat digunakan saat bernegosiasi dengan negara maju lainnya, termasuk Jepang, untuk mengalihkan utang mahal menjadi komitmen pembangunan berkelanjutan atau pinjaman baru dengan bunga di bawah 1%.
Almarhum Rizal Ramli selalu mendorong skema debt swap atau pinjaman bunga murah. Seperti dari Jepang yang secara historis memiliki suku bunga 1 %. Karena Rizal Ramli memprioritaskan keamanan fiskal jangka panjang dan kedaulatan alam Indonesia dari jeratan bunga komersial yang mahal.
Namun Pemerintah era Jokowi dan Pemerintah saat ini lebih condong ke instrumen pasar (SBN) demi mengejar kecepatan, kepastian volume dana, dan kepraktisan pengelolaan APBN, meskipun harus membayar biaya bunga yang jauh lebih tinggi.
Dalam beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Pada kesempatan pertemuan rutin dirumah RR menyampaikan bahwa dalam kunjungan pribadinya ke Jepang, bertemu dengan PM Jepang (kenalan RR) sangat senang dan bersedia jika menukar utang Indonesia (Debt Swap) dengan bunga sangat rendah bisa dibawah 1 %. Bandingkan bisa penghapusan beban bunga secara penuh. Beban bunga yang berkisar 6% – 7%. Sangat besar penurunannya. Namun sayang RR bukan pejabat lagi.
Secara pribadi saya bersedih, dengan kepergian keharibaan Allah SWT. Sahabat lama sesama aktivis 77-78 di Bandung. Beliau punya visi. Punya cara. Punya jaringan. Pernah menyatakan kepada saya jika beliau terpilih jadi Presiden dengan pengelolaan kekayaan SDA yang luar biasa, mampu menjadikan konversi rupiah 2500 terhadap dolar, dan pendidikan gratis sampai jenjang S3. Doa dan Al Fatiah buat Beliau
Pada artikel berikut saya akan analisis Peta Warisan Utang Indonesia 1998–2026 menunjukkan utang mana yang berasal dari era Soeharto, Megawati, SBY, Jokowi, dan yang harus dibayar menjadi beban rakyat sampai sekarang.
Bandung, 12 Juni 2026
Syafril Sjofyan, Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis 77-78. Sekjen APP-Bangsa, Sekjen Forum Tanah Air (diaspora di 26 negara)
