Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpendapat, jika Presiden Jokowi Widodo hendak merombak kabinet, Menteri Agama Fachrul Razi layak menjadi prioritas utama.
“Bila presiden sebagai mandataris rakyat dan juga pemegang hak pererogarif berpikir untuk menyegarkan kabinet agar lebih bekerja dengan baik,
PSI mengusulkan menteri agama menjadi prioritas utama untuk diganti,” kata Juru Bicara PSI, Mohamad Guntur Romli, dalam keterangan tertulis, Rabu 12 Februari.
Usulan ini berangkat dari sejumlah kekeliruan yang pernah dilakukan Fachrul Razi sebagai menteri agama. Kekeliruan terakhir adalah rencana memulangkan 600 eks kombatan ISIS asal Indonesia.
“Pernyataan tersebut jelas potensial mengganggu rasa aman 250 juta warga negara Indonesia di dalam negeri.
Para eks kombatan itu jelas sudah mengkhianati dasar negara Pancasila dan menebar teror demi ideologi yang diyakini,” kata Guntur yang dikenal ‘anak ideologis’ Gus Dur.
Kekeliruan lain adalah menunjuk pejabat yang beragama Islam sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama .
“Hal ini mencerminkan kurangnya pengetahuan Pak Menteri tentang birokrasi dan merefleksikan kekurangpekaan beliau atas keragaman masyarakat Indonesia,” lanjut Guntur Romli.
Sebelumnya, ada soal perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI). Fachrul Razi menyebut FPI sudah membuat perjanjian dengan Kementerian Agama untuk menerima Pancasila dan NKRI. Itu sebabnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi itu mau diperpanjang.
“Buat PSI, bukan hanya pernyataan di atas kertas yang mesti dipegang. Yang terpenting adalah perilaku nyata dalam masyarakat. Ketika perilaku sebuah organisasi meresahkan, SKT-nya tidak layak diperpanjang,” kata jebolan Universitas Al Azhar, Mesir, ini.
Tiga hal tersebut hanya contoh. Masih ada sejumlah blunder lain dari Fachrul Razi. Menurut Guntur, Presiden Jokowi punya tugas besar memajukan Indonesia. Untuk itu dibutuhkan para pembantu yang mumpuni.
“Pembantu presiden di kabinet sepatutnya menjadi aset, bukan beban. Sekali lagi, jika Pak Jokowi mulai memikirkan reshuffle kabinet, menteri agama agaknya layak jadi prioritas utama. Jangan sampai inkompetensi seorang menteri mengganggu kinerja kabinet secara keseluruhan,” pungkas Guntur.
Sementara itu, terkait reshuffle kabibet, tenaga ahli utama di Kedeputian Komunikasi KSP Donny Gahral Adian mengatakan, perombakan ( reshuffle) kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin mungkin terjadi.
“Ya, kita lihat periode pertama ada reshuffle. Periode kedua tak menutup kemungkinan. Tapi, kan kita tak bisa mendahului bahwa Presiden akan me-reshuffle.”
“Presiden pasti sedang melakukan penilaian, evaluasi,” ujar Donny sebagaimana dikutip Kompas.com, usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
Misalnya saja, apakah program yang dibuat para menteri benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, atau hanya untuk diketahui publik. Menurut Donny, sebagaimana dilansir Kompas.com, evaluasi ini dilakukan secara ketat.
Salah satunya dengan mempertimbangkan masukan masyarakat secara langsung, masukan dari media sosial, menyimak media massa, dan sejumlah masukan lain.
Meski demikian, Donny menegaskan jika perombakan kabinet menjadi hak prerogatif presiden.
“Saya tak bisa komentar itu, karena sepenuhnya adalah prerogatif Presiden. Dan kita tak bisa mengatakan mana yang akan direshuffle, karena semua kembali pada Presiden sendiri,” tutur Donny.
Sementara itu, saat disinggung perihal komposisi kabinet Jokowi yang dinilai tidak ideal, Donny mengakui ada banyak masukan soal hal tersebut. Dia memastikan kritik soal komposisi menjadi masukan perbaikan kabinet ke depan.
“Persoalan reshuffle, evaluasi, itu kita serahkan pada Presiden. Presiden saya kira akan menerima masukkan dengan seobyektif mungkin. Yang penting bagi beliau adalah kabinet ini bisa bekerja maksimal dengan SDM dan orang-orang yang kompeten di bidangnya,” tambah Donny. {tribun}
