PSBB Diberlakukan, PAN: Pintu Keluar-Masuk DKI Jakarta Harus Dijaga

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay berharap penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta dapat mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.

Namun, agar berjalan efektif, segala hal yang berkaitan harus dipersiapkan secara baik. Khsusnya akses keluar masuk Jakarta.

Ia mengatakan, aparat keamanan harus bisa memberikan sanksi bagi yang melanggar. Sanksi yang diterapkan harus bisa membawa efek jera dan meningkatkan ketaatan masyarakat.

Menurut Saleh, pemerintah juga harus benar-benar menegakkan aturan secara tegas dan konsisten. Melarang masyarakat untuk tidak berkumpul dan berkerumun di suatu tempat tertentu.

Bahkan, jika memungkinkan, seluruh masyarakat diminta berdiam diri di dalam rumah. Tidak boleh keluar kecuali ada urusan yang sangat penting atau mendesak.

“Tapi harus dipastikan bahwa penegakan sanksi tersebut harus dengan pendekatan humanistik, bukan represif,” kata Saleh kepada wartawan, Selasa (7/4/2020).

Ia meminta, pintu masuk dan keluar DKI harus dijaga. Mobilitas orang harus betul-betul dibatasi.

Kalaupun ada yang keluar masuk harus dipastikan semuanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan warga DKI. Termasuk kebutuhan pangan, energi, komunikasi, dan bahan-bahan pokok lainnya.

“Warga masyarakat harus didorong tetap beraktivitas dan berkarya. Selain untuk menjaga produktivitas, semua aktivitas yang dilakukan diharapkan dapat membuat semuanya betah tinggal di rumah,” ucapnya.

Selain itu, hal yang terpenting adalah pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat kecil yang terkena dampak PSBB ini diberi bantuan sosial secukupnya. Ini adalah konsekuensi dari kebijakan mengurangi aktivitas mereka mencari nafkah.

“Mereka harus dibantu sehingga mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti biasa. Mereka yang bekerja harian, buruh lepas, pengemudi ojol, dan buruh yang terkena PHK.”

“Kita tidak boleh mengabaikan dan melupakan mereka. Semuanya harus dibantu dan diberikan haknya oleh pemerintah,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Saleh, pemerintah harus menjamin alat komunikasi dan jaringan internet tetap berfungsi secara baik. Karena menurutnya, dalam situasi PSBB alat komunikasi memegang peran penting.

“Walau tidak keluar, ada banyak aktivitas yang masih bisa dikerjakan melalui internet. Termasuk belajar dan kuliah secara online,” pungkasnya. {akurat}