Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid merespons isu kudeta terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diawali klaim Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens yang telah mengantongi nama-nama orang yang hendak kudeta.
“Kudeta? Atau gimmick politik saja?” sindirnya dalam akun Twitternya, Selasa (9/6/2020).
Lanjutnya, ia juga menyinggung opini yang menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang akan mengendalikan pemerintahan jika kudeta terjadi.
Menurut dia, aturan tersebut telah diatur dalam UUD 1945 pasal 8. Di mana bukan hanya Prabowo dan Tito yang akan memimpin negeri pasca kudeta. Tapi ada juga ada keterlibatan Menteri Luar Negeri, yang saat ini dijabat Retno Marsudi.
“Jadi bukan duet tersebut yang kendalikan pemerintahan, melainkan Menlu, Mendagri, dan Menhan,” tegasnya.
Sambungnya, ia juga mengatakan masa kepemimpinan itu hanya berlaku selama 30 hari. Kemudian, tugas utamanya juga bukan untuk menyelenggarakan pemilu memilih presiden dan wakil presiden.
“MPR yang akan gelar sidang untuk pilih presiden dan wapres baru,” tukasnya. {wartaekonomi}
