Ketika empat puluh sembilan tahun yang lalu Alfin Toffler menerbitkan karyanya “Future Shock” (1970) banyak orang yang tersentak dan tersadarkan bahwa kita sedang menjalani perubahan besar, perubahan yang digaet oleh kemajuan high technology.
Pandangan Toffler benar, dan faktanya saat ini kita sedang menjalaninya bersama gelombang revolusi ketiga umat manusia, yaitu terciptanya masyarakat informasi. Setiap gelombang peradaban akan menghapus tren yang muncul pada gelombang sebelumnya, seperti revolusi industri yang berlangsung selama 300-an tahun yang menghapus era ribuan tahun masyarakat agraris, demikian pula tren industrialisasi akan digantikan dengan era masyarakat informasi. Setiap gelombang peradaban akan berpengaruh besar pada struktur maupun tatanan masyarakat, termasuk tatanan politik.
Hari ini kita menyaksikan dunia semakin mengglobal, bahkan dunia dan informasi di dalamnya dapat kita akses melalui gadget di genggaman kita. Perkembangan teknologi juga telah menyeimbangkan informasi antar komunal dalam masyarakat.
Era sebelumnya dikenal dengan asimetrik information sehingga sebuah info hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Namun di era borderless media dengan teknologi seperti sekarang, semua info dapat dengan mudah tersebar. Semua orang bisa mengakses informasi, dan media informasi (termasuk media sosial) saat ini berperan penting sebagai “the leader of public perception”.
Demikian pula dengan apa yang kita lihat pada fenomena kepemimpinan politik global, sebagian menemukan penjelasannya juga pada kemampuan mereka mengkapitalisasi keterbukaan informasi demi mendukung posisi politik mereka.
Kemudian, thesis ini diperkuat ketika variabel yang lain juga hadir melengkapinya, yaitu kebangkitan kelas menengah, kelas yang selama ini dikenal sebagai motor perubahan. Yaitu mereka yang mapan secara ekonomi, independen secara politik dan terakses dengan media informasi teknologi (IT).
Saya menduga peristiwa kemenangan Donald Trump, Presiden AS (2016), Rodrigo Duterte, Presiden Philipina (2014), Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina (2019) bahkan kemenangan Presiden Jokowi pada periode pertamanya 2014 dan kemunculan tokoh oposisi Venezuela, Juan Guaido (2019) yang berani menantang Presiden Nicolas Madura, serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Britis Exit/Brexit) adalah tanda-tanda dari keinginan masyarakat untuk keluar dari kemapanan yang ada demi suatu perubahan.
Mungkin bagi banyak orang ini adalah anomali, siapa yang menduga Donald Trump yang kata-katanya rasis dan menimbulkan banyak kontroversi serta Duterte yang juga sepola dengannya bisa menang?, atau Jokowi dan Zelensky yang tanpa pengalaman memadai pada perpolitikan atau pemerintahan nasional, dapat terpilih menjadi Presiden?. Bahkan pengamat politik pun salah memprediksi namun kenyataannya mereka menang, mengapa demikian?.
Hal ini dikarenakan mulai berubahnya struktur sosial masyarakat di semua negara yang mendorong munculnya kelas menengah baru. Tahun 1970 penduduk bumi sekitar 3,6 milyar orang dengan 30% nya adalah kelas menengah dan 60% lainnya adalah kelompok miskin.
Saat ini (2019), jumlah penduduk bumi berkisar 7,5 milyar orang, dengan jumlah kelas menengahnya telah meningkat mencapai 60% dan kelompok miskinnya turun menjadi 30%. Karena itu keterbukaan informasi dan kebangkitan kelas menengah penting untuk kita amati.
Lalu, apa dampaknya terhadap politik dan pemerintahan?. Pertama, masyarakat akan lebih mudah di drive melalui isu positioning. Kelas menengah ini kelompok rawan, mereka otonom, mandiri, tidak bisa dikendalikan oleh penguasa, sangat kritis dan bahkan memiliki kecenderungan sebagai leader bagi gerakan massa.
Fenomena gerakan- gerakan sosial di banyak negara telah membuktikannya termasuk juga kita di Indonesia dalam tiga kali gelombang perubahan (1945, 1966 dan 1998). Kelas menengah ini selalu merasa insecure, sehingga sangat mudah diprovokasi, diarahkan dan diajak melakukan gerakan sosial.
Lihat yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 1980, pada saat protes untuk meminta Diktator Militer Chun Doo Hwan yang menggantikan Presiden Park Chung Hee untuk turun dari kekuasannya. Gerakan demokrasi yang radikal merebak dipelopori kelas menengah baru di Korea Selatan mulai dari kota Mahasiswa, Gwangju.
Atau kembalinya mantan PM Malaysia, politisi senior yang telah berusia 93 tahun untuk memimpin Malaysia, menumbangkan kekuasaan PM Muhammad Najib yang dianggap sebagian rakyatnya korup, gerakan tersebut juga dikomandoi kelas menengah Malaysia.
Ledakan aspirasi Itu semua terjadi sangat cepat diprovokasi melalui media sosial, teknologi informasi. Demikian pula dengan berbagai peristiwa dunia lainnya yang spektakuler mampu menggerakkan solidaritas manusia yang demikian besar, digalang oleh kepiawaian kelas menengah memanfaatkan media sosial dan IT.
Kedua, runtuhnya basis ideologi. Kelas menengah itu tidak memiliki bentuk ideologi communal base. Mereka hanya bersatu pada sebuah trend. Artinya trend lah yang mengeruk suara, dan orang- orang yang leading dalam dunia politik yang sebelumnya telah sangat berkembang di dunia bisnis, adalah orang-orang yang bisa membuat trend.
Karena itu kekuatan kapital yang berada di belakang trend amat terasa dalam men-drive pendapat publik melalui media televisi, radio, surat kabar dan bahkan perkembangan terbaru belakangan ini yang juga terasa bagi kita di Indonesia adalah media sosial. Media sosial melalui cyber army potensial mengarahkan pandangan publik, dan ini mengundang bahaya bila masyarakat terlebih-lebih kelas menengahnya menerima dan ikut hanyut dalam arus informasi tersebut tanpa menyeleksinya secara kritis.
Ketiga, karena informasi bisa diakses semua orang dengan cepat, hal ini menciptakan sebuah “bias”. Yaitu sebuah informasi yang tidak terverivikasi namun dipercaya masyarakat. Contohnya banyak seperti bermunculannya akun-akun anonim atau yang memakai beragam nama dengan tujuan untuk men-drive wacana publik.
Bagi saya ini adalah sebuah strenght, mengapa demikian?. Karena kita bisa menjual produk apapun di masyarakat sepanjang kita dapat memberi keyakinan pada masyarakat. Disisi lain, bisa menjadi weakness terhadap nilai-nilai kepercayaan publik yang rapuh terhadap informasi yang tidak dapat terverifikasi kebenarannya.
Siapa di dunia ini yang memprediksi kemenangan Trump seperti yang diatas telah saya sampaikan, pengamat politik pun tidak menduga Trump akan mengalahkan Hillary Clinton yang jauh lebih matang dan berpengalaman dalam politik pemerintahan, bahkan Obama terang- terangan mendukungnya. Rakyat Amerika terbelah pendapatnya atas calon Presiden dari Partai Republik ini, namun kenapa bisa menang?.
Volodymyr Zelensky, di Ukraina pun demikian. Seorang artis komedian yang sama sekali tidak memiliki track record di dunia politik dan zero experience di pemerintahan, bisa mengalahkan Presiden incumbent dengan 3⁄4 suara rakyat memilihnya.
Itulah kekuatan pemanfaatan “bias” yang Trump dan Zelensky dilihat sebagai sosok yang bisa menentang kemapanan selama dua kali masa pemerintahan Obama di AS dan satu periode kepemimpinan Petro Poroshenko di Ukraina. Pada saat itu, di Amerika sedang terjadi kelesuan ekonomi, isu imigran gelap dan terorisme serta suara publik Amerika untuk mengembalikan supremasi Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi dan politik dunia. Figur Trump melalui kekuatan medianya di “bias” kan sebagai “Make American Great Again” yang dikontraskan dengan semboyan Hillary Clinton “Stronger Together”.
Di dalam pemerintahan “bias” ini sudah diterapkan Hillary Rodham Clinton saat menjadi Menteri Luar Negeri Amerika untuk melakukan korupsi kebijakan, menggunakan email pribadi untuk urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang Federal dilarang, namun hal ini tidak terlihat atau terbukti sebagai korupsi kebijakan setidak-tidaknya skandal yang dibuka oleh Direktur FBI James Comey tidak sampai menyeret Clinton ke pengadilan.
Mengapa?, karena masyarakat bisa diyakinkan oleh “bias” bahwa Clinton tak melakukannya walaupun untuk sementara orang lainnya juga terkena “bias” dengan mempercayai skandal tersebut dan meninggalkan Clinton di hari-hari terakhir pemilihan.
Sementara untuk Ukraina, kemenangan Zelensky membuktikan kekuatan media televisi yang menampilkan Zelensky sebagai tokoh Presiden yang ideal dalam serial Servant of The People setahun sebelum pemilihan Presiden yang ditayangkan sebagai mini seri yang sangat popular (2018).
Media sosial dengan dukungan kelas menengah menjadi anti thesis bagi para politisi Ukraina termasuk Presiden incumbent yang dinilai sebagian rakyat Ukraina telah gagal melayani mereka, mengingkari cita-cita reformasi dan dianggap tidak memperbaiki ekonomi Ukraina ditengah masih merebaknya korupsi. Zelensky hadir menjadi antithesis yang efektif.
Hal-hal yang telah saya terangkan diatas terkait dengan menyatunya masyarakat dalam arus besar informasi dan kemampuan pemilik kapital men-drive wacana publik termasuk di dalamnya kelas menengah, membuat kapitalisasi informasi menjadi demikian berharganya sekarang. Kapital ini penting dan kapital yang ditanamkan dalam berbagai sektor termasuk sektor media, tak terbantahkan telah menjadi trend pembentuk opini masyarakat. Saya kira kita semua sudah mahfum, dan banyak tokoh-tokoh politik dunia yang juga tampil lewat dukungan resources kapital yang besar melalui pembentukan opini media.
Namun satu hal yang harus kita garis bawahi adalah bahwa pembentukan opini masyarakat, juga harus diterima secara kritis. Masyarakat harus pandai menseleksi dan menilai sesuatu informasi tanpa harus di-drive opininya oleh media.
Masyarakat harus kritis, dan apalagi era keterbukaan informasi saat ini telah memberikan pembanding informasi yang cukup-untuk membangun kemandirian opini masyarakat. Kaum terpelajar, para akademisi, cendikiawan, pers sebagai pilar demokrasi, harus tergerak menjadi benteng moral penjaga kebenaran informasi ditengah derasnya arus informasi yang sulit dikonfirmasi kebenarannya, publik harus diselamatkan dari kebohongan.
Prof Dr Yuddy Chrisnandi SE SH
Tulisan berjudul POPULISME DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI, dimuat dalam buku berjudul “DARI KYIV MENULIS INDONESIA” Penerbit Madani Institute, cetakan pertama terbit Oktober 2019.
