Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bulan Mei 2020 mencapai Rp179,6 triliun atau sekitar 1,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit ini dikarenakan terjadinya kontraksi pada penerimaan. Sedangkan anggaran untuk kebutuhan belanja sangat tinggi.
“Defisit Rp179,6 triliun atau 1,1% dari total defisit dalam Perpres 54. Ini terjadi berarti kenaikan defisit 42,8%. Kenaikan defisit dibandingkan tahun lalu terjadi karena semua penerimaan negara mengalami kontraksi,” ujarnya dalam telekonferensi APBN KiTA, Selasa (16/6/2020).
Sri Mulyani menjelaskan, pada akhir Mei, penerimaan negara baru terkumpul Rp664,3 triliun atau 37,7% dari target APBN 2020 perubahan yang diatur dalam dalam Perpres 54/2020, Rp1.760,9 triliun. Dibandingkan tahun lalu angka tersebut mengalami penurunan sebesar 9,1% .
Khusus penerimaan pajak, tercatat hanya sebesar Rp444,6 triliun atau turun 10,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara, penerimaan bea dan cukai terkumpul Rp81,7 triliun atau tumbuh 12,4% secara tahunan.
Kemudian, PNBP juga ikut mengalami kontraksi. Tercatat hingga akhir Mei, PNBP yang terkumpul mencapai Rp136,9 triliun atau 46% dari target Perpres 54/2020.
“Kita lihat sampai akhir Mei penerimaan negara mengalami kontraksi. Seperti yang disampaikan terjadi kontraksi penerimaan dibandingkan tahun lalu akibat Covid-19,” jelasnya
Sedangkan dari sisi, belanja negara tercatat sebesar Rp843,9 triliun atau 32,3% dari alokasi APBN 2020 perubahan, Rp2.613,8 triliun. Dengan realisasi tersebut, belanja negara hingga akhir Mei turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 1,4%.
Dari jumlah tersebut belanja Kementerian Lembaga (K/L) menurun sebesar 6,2% secara tahunan. Sedangkan belanja non K/L justru naik 10,1% menjadi Rp267 triliun.
“Belanja K/L Rp270,4 triliun atau 32,3% kontraksi 6,2%. Sementara belanja non K/L atau naik 10% dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.
Selanjutnya, realisasi transfer ke daerah tercatat Rp306,6 triliun atau 40,2% dari alokasi. Namun secara tahunan, penyalurannya turun 5,7%.
Sedangkan untuk penyaluran dana desa naik sebesar 41,3% menjadi Rp28,9 triliun. Hal ini tak lepas dari pemberian bantuan langsung tunai untuk meredam dampak pandemi.
“Karena di dalam dana desa kita lakukan transfer langsung dan penggunaanya untuk untuk bantu masyarakat lewat BLT,” jelasnya
Sementara angka keseimbangan primer minus Rp33,9 triliun hingga 31 Mei 2020 atau bertolak belakang dengan posisi tahun lalu yang masih positif Rp1,3 triliun.
Sementara, pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp356,1 triliun atau naik dua kali lipat periode yang sama tahun lalu Rp159,9 triliun. {CNBC}
