Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar kunjungan ke PT Pos di Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut DPR mendorong PT Pos menjadi perusahaan modern.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi menuturkan, sebagai perusahaan BUMN PT Pos memiliki potensi untuk berkembang karena pengalaman dan infrastruktur organisasinya yang luas dengan memiliki 4.800 kantor pos online dengan 58.700 titik layanan.
“Potensi itu bisa dimanfaatkan pemerintah dengan menugaskan PT Pos untuk menyukseskan program kementerian/lembaga seperti penyaluran logistik, jasa keuangan, dan layanan publik lain sesuai bisnis PT Pos,” kata Awiek dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/7/2020).
Menurut Awiek, penugasan pemerintah tersebut harus dibarengi dengan kompensasi PSO seperti layaknya BUMN lain seperti PT Pelni dan PT KAI.
Saat ini kompensasi atas penugasan untuk PT Pos hanya berupa bantuan operasional, sehingga tidak ada margin keuntungan layaknya sebuah institusi bisnis.
“Padahal dengan mekanisnis PSO, PT Pos bisa sambil membenah manajemem dan pola bisnis mereka, sehingga bisa menyongsong disrupsi teknologi yang terbukti mengubah pola binis kurir, khusus dengan berkembangnya e-commerce dalam beberapa tahun terakhir.”
“Penugasan dan PSO serta dukungan lain dari juga harus dimanfaatkan PT Pos untuk membangun kembali bisnis mereka, menata human capital dan investasi program kerja,” katanya.
Kata Awiek, penugasan pemerintah pada perusahaan logistik milik negara sudah lazim di berbagai dunia, seperti di Selandia Baru, Prancis, Spanyol, Filipina, Singapura dan lainnya.
Di Prancis dan Spanyol misalnya, pemerintah setempat menunjuk satu perusahaan sebagai operator PSO dalam jangka waktu 15 tahun sekali, di Singapura bahkan kontrak berlangsung selama 25 tahun. Pola yang sama bisa diadaptasi di Indonesia melalui PT Pos.
“Saat ini PT Pos memang membutuhkan banyak dukungan untuk beradaptasi dengan iklim bisnis dan tren teknologi terbaru. Sehingga PT Pos mudah bertransformasi menjadi perusahaan modern dengan tetap memanfaatkan jaringan dan asset besar yang dimiliki,” katanya.
Selain upaya membantu kemajuan bisnis lanjutnya, PT Pos juga perlu dibantu dalam menyelesaikan berbagai beban yang diembang.
“Misalnya beban pemenuhan dana pensiuann yang pada periode 1995-2009 mencapai Rp2,37 triliun, juga beban karyawan lainnya perlu dicarikan solusi,” ujarnya. {inews}
