Fakta yang diungkap oleh anggota Komisi VII DPR, Adian Napitupulu bahwa ribuan komisaris di BUMN adalah orang-orang titipan dan merupakan bentuk oligarki politik dan ekonomi, itu nyata.
Begitu pendapat Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, Sabtu (25/7). “Akhirnya inikan hanya dilihat sebagai bagi-bagi kue kekuasaan,” kata Adib.
Sehingga, sambung Adib, jika kemudian Basuki T. Purnama alias Ahok yang menjadi komisaris di Pertamina, dan Yenny Wahid di Garuda Indonesia, itu tidak lebih hanya sebatas memberi kue kekuasaan. Padahal, kata Adib, kemauan publik itu sangat simpel.
Seperti saat harga minyak dunia turun, peran Ahok sebagai komisaris sangat dinanti, namun faktanya tidak juga ada gebrakan seperti yang digembar-gemborkan. Harga BBM di tanah air tetap tidak turun-turun.
“Akhirnya Ahok bukan lagi dicap sebagai pemberi pembaharuan, dikenal pendobrak. Tapi sama tak jauh sebagai bagian dari oligarki politik dan ekonomi itu tadi,” tandas Adib.
Menurut Adib, jika faktanya komisaris di BUMN adalah orang-orang titipan karena oligarki politik dan ekonomi, maka kengototan Adian Napitupulu menjadi hal yang wajar.
“Karena di BUMN kita itu terkenal hanya tempat distribusi kekuasaan,” ujarnya.
Adib setuju saja jika BUMN dijadikan tempat untuk mendistribusikan kekuasaan. Namun dengan catatan, setiap orang titipan harus memiliki kapasitas dan kredibilitas sehingga nantinya BUMN menjadi lebih baik.
“BUMN jadi lebih maju dan bukan hanya setor nama, ini yang perlu digarisbawahi,” demikian Adib Miftahul. {rmol}
