Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya mengutuk kekejaman yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terafiliasi dengan separatisme atas penembakan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) di Intan Jaya, Provinsi Papua.
Hal tersebut dikatakan Tantowi di sela kesibukannya beraktifitas di Wellington pada hari Senin (12/10). Menurut Tantowi penembakan ini menambah daftar kekejaman separatis Papua, dan terlebih salah satu korbannya warga sipil.
“Dunia internasional perlu melihat hal ini dari perspektif yang lebih luas. Pihak separatis Papua yang di berbagai forum gemar menuduh kejahatan HAM terhadap Pemerintah Indonesia, ternyata aksi kekejaman itu berasal dari mereka sendiri” tegas Dubes Tantowi yang juga bertugas sebagai Dubes RI Keliling untuk wilayah Pasifik.
Menurut Tantowi, pihak separatis Papua takut akan fakta yang dapat terungkap bila TGPF menyelesaikan tugasnya membuka dalang penembakan yang menewaskan seorang pendeta di Papua bulan lalu.
Di akhir kesempatan, Tantowi mendoakan para anggota TGPF yang menjadi korban penembakan kali ini dapat segera pulih dan kembali ke rumahnya dengan selamat.
Seperti diberitakan sebelumya, Pemerintah RI membentuk TGPF yang beranggotakan gabungan militer, sipil, dan kalangan akademik untuk mengungkap tewasnya Pendeta Yeremias Zanambani dan korban lainnya yang terdiri dari 2 anggota TNI dan 1 warga sipil pada peristiwa penembakan bulan September 2020 yang lalu.
Namun sayangnya baru 2 (dua) hari bertugas, TGPF sudah dihadang dan ditembaki KKB yang mengakibatkan luka tembak seorang anggota TNI dan Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Bambang Purwoko.
Hasil investigas lengkap TGPF pada awalnya diharapkan dapat menguak kebenaran atas munculnya beberapa tuduhan di berbagai forum internasional terhadap Indonesia. Salah satu yang melontarkan tuduhan adalah Perdana Menteri (PM) Vanuatu Bob Loughman pada Sidang Umum PBB pada bulan September lalu.
Saat itu, PM Vanuatu mengatakan pelanggaran HAM tampak semakin meluas di salah satu wilayah Indonesia yaitu Papua Barat.
Pemerintah Indonesia, melalui diplomat mudanya di New York, telah menjawab tuduhan yang salah tersebut dan menyatakan bahwa tuduhan ini hanya sekedar provokasi dari pihak pendukung separatis tanpa didukung fakta dan bukti yang sah.
