Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law per 2 November 2020. UU ini pun langsung diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan langsung masuk dalam lembaran negara nomor 245 Tahun 2020.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra), Fadhli Harahab menganggap, ditekennya UU ini menjadi momentum sekaligus batu uji para pembantu presiden khususnya para menteri kabinet agar lebih progresif dalam melakukan komunikasi publik.
“Kita tahu lahirnya UU ini menimbulkan perdebatan dan penolakan yang masif oleh kalangan buruh dan mahasiswa. Bahkan, selama perjalanan UU ini, banyak diwarnai aksi demo yang berakhir rusuh. Para menteri harus sadar kondisi ini,” ujar Fadhli, Selasa (3/10/2020).
Fadhli berharap, komunikasi ‘buruk’ para pembantu presiden harus segera disudahi.
Dia menilai, jika pemerintah memiliki argumen yang kuat terkait urgensi UU ini yang disebutnya untuk mempermudah iklim investasi dan melindungi buruh, maka tak ada jalan lain kecuali, para pembantu presiden harus terampil dalam melakukan sosialisasi.
Apalagi, menurut Fadhli, Presiden Jokowi juga sempat geram kepada para pembantunya lantaran dianggap memiliki komunikasi yang buruk dalam menjelaskan subtansi dari UU ini. Sehingga jangan sampai sikap Jokowi tersebut menjadi petaka bagi kabinet kerja.
“Satu tahun pemerintahan Pak Jokowi-Ma’ruf Amin sudah kita lewati momentumnya. Nah, biasanya presiden sudah punya evaluasi sendiri nih, mana menteri yang bakal dipertahankan, dan mana menteri yang bakal dicopot.”
“Jadi selain UU ini disahkan, tapi juga warning reshuffle bagi para menteri. Banyak orang menunggu di luar sana,” pungkasnya. {sindonews}
