Dugaan keterlibatan Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Rahayu Saraswati, dalam kasus korupsi ekspor benih lobster kembali mencuat usai Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut penentuan pihak-pihak yang ditunjuk sebagai eksportir benih lobster.
Saraswati adalah Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara, salah satu perusahaan yang memperoleh jatah ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menteri Kelautan dan Perikanan kini dijabat Edhy Prabowo, politikus senior Partai Gerindra.
ICW menduga ada praktik nepotisme di balik keterlibatan sejumlah kader Gerindra, termasuk Saraswati, sebagai pihak yang mendapatkan jatah ekspor benih lobster.
Hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditemukan sejumlah transaksi mencurigakan yang berasal dari penyelundupan benih lobster. Nilainya bahkan mencapai Rp 900 miliar per tahun.
Terkait kasus tersebut, aktivis Forum Literasi Demokrasi Tangsel Erwin Simbolon mengimbau masyarakat cerdas menentukan pilihan. Rekam jejak kandidat, tegas Erwin, harus benar-benar menjadi pertimbangan utama sebelum memilih kepala daerah.
“Saya yakin masyarakat Tangsel sudah cerdas dalam menentukan pilihan. Kandidat yang memiliki rekam jejak dekat dengan kasus korupsi sudah pasti tidak akan dipilih,” kata Erwin saat ditemui media di kawasan BSD City, Rabu (9/9).
Di sisi lain, Erwin mengingatkan, calon kepala daerah yang masih tersangkut kasus korupsi tidak akan mampu memimpin dengan optimal.
Musababnya, praktik serupa berpotensi terulang. “Bukan tak mungkin kasus yang sempat dikaitkan diulang dan kembali dilakukan ketika menjadi kepala daerah,” ujarnya.
Dwi Kurniawan, warga Benda Baru, Pamulang, Tangsel, memastikan tidak akan memilih kandidat yang memiliki rekam jejak dekat dengan kasus korupsi. Dwi tak ingin kota kelahirannya justru dipimpin oleh pemimpin yang tersandera kasus korupsi.
“Ya sudah pasti kami tidak akan memilih calon yang punya rekam jejak tidak bersih, apalagi sampai tersangkut kasus korupsi. Pandangan ini saya rasa sudah dimiliki seluruh warga Tangsel,” kata Dwi. [suaratangsel]
