Tim inisiator Bank Syariah Muhammadiyah mengeluarkan hasil survei mengejutkan bahwa 90 persen warga Persyarikatan ingin agar Muhammadiyah memiliki Bank Syariahnya sendiri.
“90% mereka dengan tegas meminta kepada PP Muhammadiyah dalam Muktamar yang ke-48 (yang akan digelar) di Solo Jawa Tengah untuk merekomendasikan Bank Syariah Muhammadiyah,” tutur Arifuddin selaku anggota tim 20 inisiator Bank Syariah Muhammadiyah, Rabu (23/12).
Dalam forum webinar Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) tersebut, Arifudin membeberkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim 20 inisiator selama tahun 2020.
Sebanyak 3.620 responden kelahiran antara tahun 1940 sampai tahun 2000 yang berasal dari Aceh hingga Papua dan Jepang terlibat dalam penelitian.
78,4% responden adalah warga Muhammadiyah yang aktif dalam organisasi, ortom, maupun lembaga dan majelis di lingkungan Persyarikatan. Sedangkan sisanya adalah simpatisan dan masyarakat umum.
Mengenai bentuk lembaga keuangan bagi Muhammadiyah, hasil survei terpisah menunjukkan bahwa 90% ingin Bank Syariah Muhammadiyah, 21,2% ingin BPR Syariah, 17,3% ingin BMT, dan 10,6% ingin BTM.
“Tiadanya Bank Syariah Muhammadiyah selama ini menjadikan Muhammadiyah tak bisa menikmati pemanfaatan yang lebih banyak dari dana dana yang diparkir di lembaga keuangan lain,” ucap Arifuddin.
Bank Syariah Muhammadiyah
Menurutnya, Bank Syariah Muhammadiyah adalah keniscayaan yang harus diwujudkan. Sebab, Bank Syariah Muhammadiyah mampu berperan sebagai pusat keuangan Muhammadiyah dalam mengembangkan perekonomian nasional.
Apalagi, hal itu akan mendorong penerjemahan ekonomi sebagai pilar ketiga Muhammadiyah yang telah dicanangkan dalam Muktamar ke-47 Makassar tahun 2015.
PP Muhammadiyah memang secara khusus belum mewacanakan akan membangun Bank Syariahnya sendiri. PP Muhammadiyah hanya menyatakan segera menarik dana amal usaha dan Persyarikatan yang selama ini ditempatkan di Bank Syariah Indonesia (BSI).
Penarikan tersebut menurut Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto pada konferensi pers daring, Selasa (22/12) dilakukan karena BSI tidak optimal dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang memiliki spirit Al-Qur’an, terutama surah al-Mā’ūn seperti yang dijalani oleh Muhammadiyah. {muhammadiyah}
