Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 2016, mengenai perubahan tata tertib kode etik di DPRD kota Pekanbaru, sejumlah fraksi mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi pada fraksi yang diantaranya memiliki jumlah keanggotaan yang cukup banyak.
Diantaranya adalah Fraksi gabungan ( FKS-Nasdem dan PPP) karena jumlah keanggotaan fraksi yang dinilai sangat gemuk, hal ini memaksa PPP sebagai fraksi yang dinilai memenuhi syarat dalam jumlah kursi diharuskan memisahkan diri dari fraksi gabungan. Akibat perubahan ini maka jumlah fraksi di DPRD Kota Pekanbaru menjadi 9 fraksi, yang sebelumnya hanya ada 8 fraksi dan hal ini membuat kedua fraksi ini secara otomatis diharuskan membentuk ketua baru.
Tidak berbeda dari PKS- Nasdem dan PPP, yang ikutan merubah posisi ketua fraksinya adalah partai Golkar, yang akhirnya diketuai oleh Ida Yulita Susanti SH, sebelumnya diketuai oleh Masni Ernawati.
Di sela-sela rapat perubahan dan penambahan Fraksi DPRD Kota Pekanbaru yang diadakan di Gedung Paripurna yang dipimpin langsung oleh bapak Sigit Yuwono dengan didampingi oleh bapak Jhon Romi Sinaga, pada hari Selasa 31 Oktober 2017 lalu.
Rapat ini akan dilanjutkan kembali dengan rapat pembentukan komisi di DPRD dikarenakan singkatnya waktu yang berlangsung, ungkap Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, bapak Sigit Yuwono.
Sigit Yuwono ST mengungkapkan lebih dalam lagi, “Sekarang sudah terjadi perubahan, Ketua fraksi PKS- Nasdem yaitu Dian Sukheri, sementara PPP ketuanya bapak Zulkarnaen, tidak hanya itu saja, tetapi Golkar juga mengalami perubahan posisi ketua, yang sebelumnya dipimpin oleh Masni Ernawati sekarang diganti Ida Yulita Susanti.”
Sigit juga menuturkan, bahwa pembentukan fraksi ini juga sudah melewati beberapa proses, di antaranya pembahasan dalam lingkup partai, khususnya antara PKS dan partai Nasdem. Melalui perdebatan yang agak panjang, akhirnya menemukan kata sepakat, maka pada hari tersebut secara resmi komisi beserta perangkatnya sudah mulai dapat bertugas.
“Dengan semakin banyaknya keberadaan fraksi kita, semoga semakin kompak dalam membahas anggaran dan peraturan daerah. Karena tidak ada lagi fraksi yang gemuk,” tutup Politisi Partai Demokrat ini.
