Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengisahkan pengalaman pribadinya tatkala berhadapan dengan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang ingin menghidupkan PKI.
Kala itu sewaktu Yusril masih menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Gus Dur membuat beberapa kebijakan yang kontroversi, di antaranya soal pembubaran DPR dan ideologi komunisme, marxisme, leninisme hingga PKI.
Adapun kedua kebijakan yang menimbulkan polemik itu tertuang pada dekrit pembubaran DPR dan pencabutan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme marxisme leninisme.
Yusril Ihza Mahendra mengisahkan pengalaman pribadinya itu diperkirakan jelang ajang Pemilu 2019 dalam sebuah ceramah di Medan, Sumatera Utara.
Berdasarkan laporan Suara, kisah tersebut dibagikan kembali oleh saluran Youtube Video Legend milik musisi Ahmad Dhani.
Yusril menceritakan saat dilaksanakannya sebuah rapat kabinet, Gus Dur bersikera untuk memberlakukan dua kebijakannya tersebut.
“Gus Dur ngotot (ingin membubarkan DPR dan mencabut Tap MPRS 25 tahun 1996). Saya keras ngomong di kabinet,” ujar Yusril dikutip Hops pada Rabu, 24 Februari 2021.
Menurut pandangan Yusril, tidak mungkin adanya sebuah dekrit tanpa didukung kekuatan militer. Terlebih dekrit merupakan sebuah revolusi hukum yang bisa menimbulkan isu hebat seperi tuduhan penghianat hingga kudeta.
“Karena dekrit itu revolusi hukum. Benar atau tidaknya tidak diukur di awal. Di ujung. Kalau dia bisa pertahankan dekritnya itu, dekritnya menjadi sah. Kalau tidak, dia bisa dituduh penghianat bahkan dituduh melakukan kudeta,” kata Yusril.
Di sisi lain, Yusril juga tak sejalan dengan kemauan Gus Dur yang bakal menghidupkan kembali ideologi berhaluan PKI. Pasalnya apabila ideologi PKI kembali bangkit maka bisa menghebohkan tanah air.
Ketika Yusril secara gamblang menjelaskan hal tersebut, Gus Dur sebagai atasannya langsung marah besar. Bahkan dia juga ditegur oleh menteri Erna Witoelar karena mengkritik presiden di sidang kabinet.
“Saya ngomong panjang lebar, Gus Dur marah. Ambil palu diketok. Kabinet skors,” tutur Yusril.
“Ya gimana ga dikritik masa mau ngidupin PKI, yang bener dong,” sambungnya.
Mendapat perlakuan seperti itu, Yusril memilih untuk bergegar ke luar dari ruang rapat. Saat itulah dia dikejar oleh tiga jendral sekaligus, salah satunya Susilo Bambang Yudhoyono.
“Pak Agum bilang ‘bos jangan kenceng-kenceng jalannya’. Saya bilang aja ah saya mau pulang aja besok juga saya dipecat ama Gus Dur,” jelas Yusril.
“Pak Widodo AS bilang ‘bang kami sependapat ama bang Yusril. Enggak bener itu presiden. Masa mau bubarin DPR/MPR. Lho saya bilang kenapa tidak tidak ngomong? Jawabnya apa? Ya kita ini prajurit mana mungkin kami ini akan melawan Panglima tertinggi,” tambahnya.
Gus Dur bubarkan DPR
Presiden Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid pernah mengeluarkan dekrit pembubaran DPR.
Kejadian itu terjadi pada Senin, 23 Juli 2001 dini hari, di mana untuk kedua kalinya, Presiden RI menerbitkan dektret terkait pembubaran DPR-MPR.
Dalam dekret itu, terdapat tiga poin utama yang diterbitkan Gus Dur yaitu, pembekuan DPR-MPR; pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat dengan mengambil tindakan menyusun badan untuk penyelenggaraan Pemilu dalam waktu setahun; serta menyelamatkan gerakan reformasi total dari unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya (Golkar).
Kala itu, dekret yang dilontarkan Gus Dur justru mendapat kecaman dari sejumlah pihak, salah satu di antaranya Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri serta Ketua MPR Amien Rais.
Bahkan Amien Rais sempat menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk memboikot isi dekret itu. Alhasil, digelar sebuah sidang istimewa yang menggulingkan Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden.
Sidang istimewa itu menghasilkan beberapa keputusan, yakni mengangkat Megawati sebagai Presiden ke-5 RI serta Ketum PPP Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden melalui jalur voting. {hops}
