Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) Deli Serdang telah mendapuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk Periode 2021-2025. Hal ini dilakukan berdasarkan voting yang dilakukan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (5/3).
Pengukuhan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi versi KLB (PD-KLB) ini justru mengkonfirmasi Moeldoko memang membenarkan berbagai tudingan kubu PD-SBY (saya lebih melihat Demokrat pada sosok SBY meskipun diketuai AHY) yang selama ini dibantahnya. KLB di Deli Serdang ini, sekaligus membuktikan bahwa anasir-anasir PD-SBY tepat, setidaknya sampai pada posisi Moeldoko.
Namun, keputusan Kongres yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum PD-KLB bukanlah hal yang penting untuk disikapi, sepanjang struktur kepengurusan PD-KLB tidak disahkan oleh Kemenkum HAM R.I. Mengingat, tiket untuk menuju Pemilu dan Pilpres 2024 bukanlah SK Moeldoko maupun SK AHY, tetapi SK Kemenkum HAM RI.
Selanjutnya, anasir keterlibatan istana akan terkonfirmasi melalui SK Kemenkum HAM yang dikeluarkan kelak. Jika Kemenkum HAM menolak mengesahkan kubu PD-KLB, maka istana bisa cuci tangan.
Namun, jika Kemenkum HAM mengesahkan kubu PD-KLB yang diketuai Moeldoko, menjadi nampak jelas bahwa istana terlibat dalam kasus kudeta politik tahta kekuasaan AHY.
Hanya saja, terjadinya KLB Deli Serdang ini sudah cukup menjadi bukti ada keterlibatan istana. Mengingat, acara KLB apalagi dalam situasi pandemi tidak mungkin terjadi tanpa ‘restu’ istana.
Kehadiran PD-KLB nampaknya akan digunakan oleh istana untuk menekan PD-SBY agar sampai pada komitmen tertentu. Setidaknya, istana saat ini mulai kewalahan menghadapi manuver PD-SBY, khususnya dalam konteks isu dan kebijakan publik. Demokrat, nampak mulai mengoptimasi posisi oposisi setelah beberapa kali gagal merapat ke istana.
Kubu PD-SBY tidak boleh gegabah. Bukan soal apakah KLB sesuai AD ART atau tidak. Tapi yang patut diwaspadai adalah “keberpihakan” dan “keterlibatan” istana dalam kisruh perebutan tahta Demokrat. PD-KLB memiliki kans besar melenggang ke Pemilu dan Pilpres 2024, karena masih memiliki waktu untuk konsolidasi sambil menunggu otorisasi kepengurusan dari kemenkum HAM.
Ini bukan soal siapa yang cerdik. Saya akui, SBY cerdik. Tapi saat ini, Jokowi yang punya kuasa. Meminjam istilah yang dipopulerkan Yusril “segudang ilmu pengetahuan akan kalah dengan segenggam kekuasaan”.
Kubu PD SBY tak cukup meyakinkan publik dan internal kader partai, tetapi terpaksa berkompromi untuk dapat ‘iba’ dari istana sehingga mimpi dinasti SBY tak akan dihapus oleh kesombongan dinasti Kaesang, bisa diwujudkan.
Jika PD-SBY mengadopsi sikap ksatria, sebagaimana yang diintruksikan oleh AHY, maka tak ada lagi kompromi. Pilihannya hanya melawan dan menang bersama rakyat.
Apalagi, posisi kekuasaan rezim saat ini mulai rapuh. Jika PD-SBY mau menyatukan kekuatan partai dengan kaum oposan khususnya gerakan rakyat, sudah pasti Demokrat dapat berdiri tegak dengan wajah berwibawa tanpa perlu mengemis legitimasi politik dari istana.
Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik
