Koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali Luhut Pandjaitan mengungkapkan alasan pemerintah kerap mengganti istilah pembatasan saat pandemi corona. Dari mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Gini PSBB itukan lahirnya dari bawah dari 1 provinsi pengin dia lakukan itu mungkin dia diajukan ke Pemerintah disahkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau PPKM itu dari pusat bisa langsung berbagai-bagai provinsi atau secara nasional. Jadi 2 hal yang berbeda itu,” kata Luhut dalam Podcast Deddy Corbuzier, Selasa (6/7).
Luhut menjelaskan, sempat ada juga PPKM Mikro. Namun di tengah situasi corona melonjak di Jawa dan Bali, kebijakan itu tak bisa diterapkan.
“Nah Mikro ini tadi saya bilang tidak ada yang aneh Mikro kita mau seperti Jakarta kita mau beberapa spot-spot saja yang kita buat. Karena itu juga dimungkinkan nah sekarang keadaan darurat ini kita ambil lebih besar lagi,” jelas Menko Kemaritiman dan Investasi itu.
Pertanyaan berikutnya yang dijawab Luhut adalah soal lockdown. Ia membeberkan alasan pemerintah tak mengambil kebijakan tersebut untuk memutus penularan corona.
“Lockdown itu gini, tidak segampang itu, mati semua rakyat kalau kita lockdown jadi kita pikir-pikir bagaimana kita menyeimbangkan. Petani juga kalau kita lockdown apa bisa kita lockdown itu pertanyaan berikutnya,” jelasnya.
“Belum tentu bisa. Jadi kita timbang-timbang matang, jadi saya bilang tadi proses pengambilan keputusan itu tidak sesederhana itu tidak satu angel saja yang kita lihat. Banyak pertimbangan-pertimbangan lain sebelum go,” tutup dia. {kumparan}
