Pemerintah sepatutnya memikirkan utang kepada Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah untuk segera dilunasi. Pasalnya, RS Muhammadiyah sedang ikut berjibaku menangani lonjakan pasien Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.
Sudah barang tentu, RS Muhammadiyah membutuhkan banyak dana untuk bisa membantu penanganan Covid-19
Pandangan itu datang dari Dosen Prodi Ilmu politik FISIP UMJ Mamun Murod. Ia berharap pemerintah beritikad baik dengan cara membayar utang ke RS Muhammadiyah yang selama ini sudah sangat tulus membantu penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.
Utang pemerintah seperti tunggakan BPJS ke RS Muhammadiyah yang belum dibayar, justru berdampak pada optimalisasi pelayanan itu sendiri.
“Pemerintah ini tak sadar, kalau ormas seperti Muhammadiyah sangat tulus membantu dalam penanganan Covid-19 dengan menerjunkan semua RS-nya untuk bantu pemerintah,” ujar Mamun Murod dikutip dari Kantor Berita Politik RMOLID, Selasa (6/7).
Mamun Murod pun meminta pemerintah agar tidak bermain-main dengan dalam mengelola negara khususnya dalam hal ini pengelolaan dana BPJS terhadap rumah sakit.
Menurutnya, perilaku yang demikian itu adalah zalim. “Maka jangan main-main dalam mengelola negara ini. Zalim itu!” pungkasnya.
Koordinator Divisi Diseminasi Informasi dan Komunikasi MCCC Budi Santoso sebelumnya mengungkapkan, tercatat ada 88 rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah melayani pasien Covid-19 yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain insentif rumah sakit, persoalan lain dihadapi rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah adalah sarana dan prasarana. Khususnya terkait kekurangan pasokan oksigen maupun tempat tidur untuk pasien Covid-19.
Hal ini antara lain tersendat lantaran tunggakan utang pemerintah ke RS Muhammadiyah.
“Dinamika permasalahan bagi rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah ini yang melayani Covid-19 adalah pasokan oksigen terutama di daerah yang mengalami kenaikan sangat tiggi seperti di Yoyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI, itu mengalami kebutuhan kekurangan oksigen yang luar biasa,” demikian Budi. {rmol}
