Beberapa waktu lalu sejumlah kader dari PDIP tersandung kasus korupsi. Kini kader PDIP yang juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly diseret dalam kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang Kelas.
Anggota Komisi III DPR, Syarifuddin Sudding menilai, Yasonna Laoly sebagai menteri terkait harus bertanggung jawab penuh terkait insiden kebakaran Lapas Tangerang pada Rabu, 8 September 2021, dini hari.
“Saya kira ini Pak Yasonna yang harus tanggung jawab penuh. Bukan cuma di tingkat Ditjen dan Kalapas. Jangan menyalahkan Kalapas, kan kebijakannya di Menkumham,” kata Sudding, pada Rabu, 8 September 2021, menyitat CNN.
Lebih lanjut, Sudding membahas soal banyaknya masalah terkait kondisi Lapas di Indonesia saat ini.
Polemiknya pun cukup ruwet, mulai dari isu kelebihan kapasitas, peredaran narkoba hingga tak manusiawinya perlakuan terhadap warga binaan.
Sudding menilai, kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang menjadi salah satu akumulasi persoalan yang kerap menimpa Lapas Indonesia saat ini.
Padahal, kata dia, Komisi III DPR kerap kali menyuarakan desakan kepada Yasonna untuk membenahi persoalan Lapas. “Kita minta tak hanya retorika lah, tapi harus ada tindakan riil di lapangan,” ujar Sudding.
Selain itu, Sudding menilai Yasonna seharusnya dapat dievaluasi kerjanya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Pasalnya, sudah banyak persoalan di Lapas yang terjadi ketika dia menjabat sampai saat ini.
“Saya rasa cukup banyak persoalan di lapas dan di bawah kendalinya dia [Yasonna]. Saya kira perlu evaluasi. Presiden evaluasi terhadap menterinya, saya kira terlalu lama nyaman di situ,” jelasnya.
Korupsi kader PDIP
Sebagaimana diketahui, sejumlah kader PDIP belakangan ini kerap terganjal berbagai masalah, di antara kasus korupsi.
Berikut telah dirangkum Suara.com, daftar politisi PDIP yang korupsi dan harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):
Juliari Batubara
Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara merupakan salah satu politisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) yang tersandung kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Ia dijadikan tersangka oleh KPK pada tanggal 6 Desember 2020 silam.
Juliari Batubara kini menambah daftar panjang korupsi yang dilakukan oleh politisi PDIP.
Andreau Misanta Pribadi
Andreau Misanta merupakan Staf Ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah menyerahkan diri ke KPK setelah terkait dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster. Andreau Misanta merupakan seorang politisi PDIP yang mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI pada pemilu 2019.
Ajay M. Priatna
Ajay M. Priatna merupakan seorang politisi PDIP dan sekaligus Wali Kota Cimahi. Ajay ditangkap oleh KPK terkait dengan proyek pengadaan pembangunan rumah sakit di kota Cimahi. Ia ditangkap pada hari Jumat, 27 November 2020 silam.
Sri Hartini
Sri Hartini merupakan politisi PDIP dan Bupati Klaten yang terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia tertangkap setelah menggelapkan uang sebesar Rp 2 miliar dan kemudian divonis 11 tahun penjara.
Muhammad Samanhudi Anwar
Muhammad Samanhudi Anwar adalah Wali Kota Blitar dan sekaligus politisi PDIP yang terjerat kasus korupsi proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar.
Ia menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar dari kontraktor Susilo Prabowo pada tanggal 8 Juni 2018. Samanhudi Anwar divonis 5 tahun penjara.
Harun Masiku
Harun Masiku merupakan politisi PDIP yang saat ini masih menjadi buronan KPK yang terkena dugaan kasus korupsi. Ia diduga memberikan uang sebesar Rp 850 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Tujuan Harun Masiku memberikan uang itu untuk memuluskan rencana pergantian antar waktu Nazarudin Kiemas, yang merupakan caleg yang meraih suara terbanyak yang meninggal tiga pekan sebelum pencoblosan.
Damayanti Wisnu Putranti
Damayanti ditangkap KPK pada 9 April 2015 karena ikut terlibat dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Mitra Maju Sukses.
Nyoman Dhamantra
Nyoman merupakan mantan anggota Komisi VI DPR RI I yang terlibat kasus suap pengurusan izin impor bawang putih.
Saat itu, menurut jaksa, perbuatan Nyoman dan dua terdakwa lainnya memberikan uang Rp3,5 miliar ke Dhamantra bertentangan dengan kewajiban Dhamantra selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ojang Sohandi
Mantan Bupati Subang Ojang Sohandi divonis 8 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, pada 8 Januari 2017.
Mendapat vonis seberat itu, Ojang langsung menyatakan menerima tanpa terlebih dahulu konsultasi ke penasihat hukumnya.
Wenny Bukamo
Wenny Bukamo merupakan eks Bupati Banggai Laut. Politisi dari PDIP itu ditangkap KPK pada 3 Maret 2020, lantaran kasus suap terkait proyek di Kabupaten Banggai Laut.
Nurdin Abdullah
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap KPK pada akhir Februari 2021 karena diduga menerima suap proyek di Sulsel. Nurdin Abdullah adalah salah satu tokoh di Sulsel, memiliki gelar akademik dan kiprah politik yang cukup apik. {hops}
