Pemuda Pancasila (PP), organisasi masyarakat (Ormas) yang identik dengan seragam loreng oranye ini, telah berdiri sejak 28 Oktober 1959.
Mulanya, Pemuda Pancasila (PP) didirikan sebagai sayap dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) pada Orde Lama silam. Setelahnya, PP bisa melintasi berbagai rezim pemerintahan hingga saat ini.
Saat awal berdiri, PP beranggotakan anak-anak tentara. Sebab, IPKI yang menaungi PP adalah partai besutan Jenderal Besar TNI AH Nasution dan sejumlah koleganya di keprajuritan.
Mengutip dari situs resmi Pengurus Nasional Badan Pelaksana Kaderisasi Pemuda Pancasila, organisasi itu dibangun petinggi militer dengan tujuan melindungi NKRI dari rongrongan bahaya laten komunis yang kala itu dimotori PKI.
“Sejak awal berdirinya, Pemuda Pancasila tidak pernah sepi dari gerakan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara,” demikian dikutip dari situs tersebut.
“Ketika Pancasila dalam ancaman dan hendak dirongrong oleh barisan Pemuda Rakyat beserta kekuatan PKI, dengan sigap kader-kader Pemuda Pancasila tampil sebagai perisai penyelamat,” imbuhnya.
Terkini, dalam dua-tiga pekan terakhir, keberadaan PP yang telah melintas rezim sejak Orde Lama itu pun menjadi polemik. Salah satunya muncul dari Anggota DPR Fraksi PDIP Junimart Girsang yang mengomentari PP terkait keributan dengan ormas Forum Betawi Rempug (FBR) di Ciledug, Tangerang.
Massa PP kemudian berang karena komentar tersebut dan menuntut permintaan maaf. Meski Junimart sudah meminta maaf tak secara langsung, tapi massa PP tetap berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, 25 November 2021.
Aksi itu kemudian dinodai perbuatan sejumlah anggota PP yang mengeroyok seorang perwira polisi dari Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Karoseli. Polisi kemudian membubarkan paksa aksi tersebut dan kemudian menetapkan enam orang jadi tersangka pengeroyokan.
Menurut penulis buku Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru, Ian Douglas Wilson, Pemuda Pancasila punya fungsi politik sendiri selama Orde Baru. Ia menilai Pemuda Pancasila menjadi tangan ketiga pemerintah dalam menjaga ketertiban selain ABRI atau TNI dan Polri.
“Jadi mereka ada fungsi politik, ada fungsi keamanan sebagai tangan ketiga setelah ada ABRI (TNI dan Polri), ada kelompok-kelompok itu yang menjaga ketertiban,” ujar Ian saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (1/12).
Sejak dekade 1980-an silam, kepengurusan PP secara nasional dipimpin Japto Soelistyo Soerjosoemarno. Terbaru, ia terpilih kembali memimpin ormas itu untuk periode 2019-2024 pada Mubes X, 27 Oktober 2019 di Jakarta.
Pada kesempatan itu, Japto juga memberikan kartu tanda anggota (KTA) Pemuda Pancasila kepada Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang menutup Mubes.
“KTA KH Ma’ruf Amin ini saya keluarkan dari saku (baju). Mengapa tidak dari nampan? Karena kalau di nampan bisa disambar orang, kalau dari saku, tanggung jawab saya sepenuhnya,” kata dia kala itu seperti dikutip dari Antara.
Bukan hanya Ma’ruf Amin yang telah mendapatkan KTA sebagai anggota kehormatan PP, Japto pun pada pembukaan mubes itu mendaulatkan kartu yang sama kepada Presiden RI Joko Widodo(Jokowi).
Di dalam kepengurusan PP yang dipimpin Japto saat ini pun terdapat pula sejumlah pejabat negara dari mulai Ketua MPR Bambang Soesatyo hingga Menpan RB Tjahjo Kumolo.
“Mereka [Pemuda Pancasila] juga merangkul, dari segi rezim, kalau tidak dirangkul, tidak diberi wadah dan kesempatan, bisa menjadi pengganggu secara ekonomi, politik, dan sebagainya. Jadi mereka punya peran,” ujar Ian Wilson menjelaskan perihal PP yang dekat dengan rezim.
Meskipun bisa dirangkul dan merangkul pejabat di tingkat elite, Ian menyatakan tak bisa pula masyarakat menutup mata mengenai kiprah PP di tingkat akar rumput yang juga kerap bersinggungan dengan premanisme hingga keributan dengan kelompok lain.
“Memang unsur preman ada di ormas PP, karena sejarahnya salah satu tugasnya dalam konteks Orba adalah untuk bisa merangkul dan mengontrol unsur-unsur masyarakat seperti itu [preman],” tutur Ian.
Dalam kegiatan Mubes X PP pada 2019 silam, Japto menegaskan bahwa PP merupakan ormas berbasis massa, berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945. Namun, ia menegaskan PP bukan partai politik atau organisasi premanisme.
“Pemuda Pancasila organisasi yang tidak disukai, tapi dibutuhkan. Kami tidak kemana-mana, tapi kami ada di mana-mana,” kata Japto kala itu.
Japto menerangkan kader PP tersebar di berbagai lembaga tinggi negara dan partai politik. Dia pun menyatakan kader PP terdiri dari ragam kalangan dan bukan hanya kalangan elite saja. “Mulai dari kalangan bawah hingga pejabat lembaga negara,” katanya.
Pada kesempatan yang sama di 2019 lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo yang juga Wakil Ketua Umum MPN Pemuda pancasila juga menyatakan ormas itu bukanlah organisasi premanisme.
“Kami bukan lagi organisasi preman biasa, tidak lagi menggunakan golok, tato atau kumis tebal. Kami sekarang lebih mengedepankan otak, pikiran, pengetahuan dan kecerdikan dalam menguasai wilayah,” kata Bamsoet.
Untuk frasa ‘preman’, Bamsoet menyatakan PP akan menjadi buas bila mana ada yang mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia hingga Pancasila.
“Kami akan menjelma menjadi preman dan buas kembali manakala ada yang mengganggu kedaulatan bangsa, NKRI, Pancasila dan coba-coba mengganggu Presiden Jokowi selaku kepala negara, ” kata Bamsoet pada pembukaan Mubes X PP kala itu. {CNN}
