Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkap keinginan para pengusaha agar Pemilu 2024 diundur. Hal ini disampaikan Bahlil saat menjadi narasumber di survei Indikator Politik Indonesia.
Merespons polemik ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menilai hal itu tak perlu menjadi perdebatan. Sebab, Bahlil hanya menyampaikan pesan dari kalangan usaha.
“Ya ndak apa-apa, artinya begini, itu kan beliau menyampaikan pesan, apa yang tidak boleh, namanya juga pesan. Beliau mendapat informasi dari kalangan usaha sebagai Menteri Investasi kemudian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, meneruskan suara dari kalangan pengusaha,” kata Ngabalin saat dimintai tanggapan, Selasa (11/1).
Ditegaskan Ngabalin, Indonesia sudah memiliki aturan. Sah saja bahwa kini pesan yang disampaikan Bahlil direspons dengan berbagai tanggapan oleh sejumlah pihak.
“Kan tidak serta merta, namanya juga orang menyampaikan pesan kan, tidak ada hal yang perlu diperdebatkan, karena kan kita tahu bahwa penerimaan negara ini kan dua: dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak,” urai Ngabalin.
Bagaimana dengan sikap Jokowi?
Ngabalin menegaskan, Jokowi sudah berulang kali menyatakan bahwa ia akan taat pada konstitusi. Konstitusi mengamanatkan bahwa masa jabatan presiden dua kali.
“Kalau Presiden kan sudah selesai. Presiden taat pada konstitusi, Jokowi itu punya prinsip yang tidak bisa diganggu gugat karena beliau tunduk dan patuh pada ketentuan konstitusi yang ada. Kalau untuk Presiden sudah selesai,” beber Ngabalin.
“Normal saja, namanya negara demokrasi, masa orang tak boleh bicara itu di ruang publik. Toh sudah pernah terjadi di republik ini pemilu ditunda, dipercepat, pilkada segala macam, bukan tidak pernah terjadi,” imbuh Ngabalin.
Lebih lanjut, bagi Ngabalin, menanggapi pesan yang disampaikan Bahlil tak perlu berlebihan. Pun, jangan pula langsung berburuk sangka.
“Dialektika, diskursus di ruang publik normal karena semua berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan republik kita,” ujar Ngabalin.
Eks Politikus Golkar ini menekankan, di lingkaran Istana, saat ini sama sekali tak ada pembicaraan mengenai pengunduran jadwal Pemilu.
“Tidak ada, sama sekali tidak ada, kami tegak lurus, baik di Bina Graha di Sekretariat Presiden, di Istana Negara, Pemerintah, maupun Bapak Presiden, kami tegak lurus pada sikap dan pikiran dan apa yang diambil oleh Bapak Presiden,” tandas Ngabalin. {kumparan}
