Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengurangi 4.992 orang pegawai karena optimalisasi sistem informasi dan teknologi.
Selain teknologi, Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto menyebut pengurangan jumlah pekerja juga dilakukan karena pihaknya membenahi kualitas kerja dengan mempertajam fungsi dan tugas karyawan.
“Optimalisasi sistem informasi dan teknologi, serta penajaman tugas dan fungsi telah berpengaruh pada pertumbuhan SDM DJPb yang minus dari 12.213 pegawai pada 2004 menjadi hanya 7.221 pegawai,” jelas Hadiyanto pada acara Hari Bakti Perbendaharaan ke-18, Kamis (27/1).
Menurut dia, efisiensi di bidang SDM tersebut merupakan bagian dari transformasi pengelolaan keuangan negara yang didasari oleh UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2004.
Dia menjelaskan transformasi dilakukan dari satu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) percontohan pada 2007 yang kemudian dikembangkan ke semua KPPN. Lalu, pada 2015 juga mulai digunakan sistem modern lewat optimalisasi IT guna menyederhanakan proses bisnis.
Tak hanya menghemat karyawan, ia menyebut sistem teknologi juga mampu menyetop praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sebelumnya marak dilakukan di KPPN.
Lebih lanjut, Hadiyanto memastikan transformasi digital dan modernisasi akan terus dilakukan, seperti implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara penuh dan implementasi pembayaran pemerintah lewat platform.
“Di bidang modernisasi dan digitalisasi layanan, DJPb juga melaksanakan berbagai program prioritas,” tutupnya. {CNN}
