Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan kembali bahwa NU dilarang terlibat secara kelembagaan dalam politik praktis.
Dia menegaskan kembali hal itu menyusul peristiwa konsolidasi politik yang melibatkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sidoarjo dan Banyuwangi di Jawa Timur baru-baru ini.
“NU tidak boleh secara kelembagaan dilibatkan di dalam kegiatan partai politik apa pun untuk kepentingan politik praktis,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yahya itu sebagaimana dikutip dari situs nu.or.id, Rabu (26/1/2022).
Sebelumnya, dalam pencalonannya sebagai Ketum PBNU 2022-2027, Yahya berulang kali menegaskan bahwa NU dalam kepemimpinannya akan mengambil jarak dengan kepentingan politik praktis.
Lepasnya NU dari kepentingan politik praktis secara kelembagaan sebetulnya bukan gagasan Gus Yahya seorang, melainkan hasil dari Muktamar ke-34 Situbondo tahun 1984, berupa deklarasi agar NU “kembali ke khittah 1926”.
Alhasil, Ketua PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo pun telah dipanggil menghadap Yahya secara langsung di kantor PBNU di Jakarta Pusat kemarin, untuk memberikan klarifikasi terkait keterlibatan mereka dalam kegiatan politik praktis.
Mereka menyerahkan laporan tertulis kepada Yahya, berisi uraian kronologi peristiwa yang disertai dengan penjelasan terkait lainnya.
Kedua pengurus itu juga menyampaikan klarifikasi langsung kepada Yahya secara lisan. Setelah klarifikasi berlangsung, Yahya mengaku telah mendapatkan gambaran soal dugaan keterlibatan keduanya dalam kegiatan politik praktis.
“Terkait dengan PCNU Sidoarjo dan PCNU Banyuwangi, PBNU telah memberikan peringatan secara lisan dan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan lebih lanjut,” ucap pria kelahiran Rembang, Jawa Tengah itu.
Sebelumnya diberitakan, keterlibatan dalam kegiatan politik praktis itu dilaporkan digelar di kantor PCNU Banyuwangi pada 19 Januari 2022. Ketika itu, salah satu bakal calon presiden didatangkan ke kantor PCNU.
Sementara itu, di Sidoarjo, kegiatan konsolidasi politik praktis itu diinisiasi oleh DPC PKB Sidoarjo serta melibatkan seluruh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU, tingkat kecamatan) se-Kabupaten Sidoarjo. {kompas}
