Ketua Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Achmad Annama menilai rencana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memantau akun media sosial (medsos) mahasiswa dan nomor telepon seluler (ponsel) dosen untuk mencegah paham radikalisme di kampus terlalu berlebihan.
“Berlebihan kalau Kemenristekdikti ingin ikut memantau medsos dan ponsel sivitas akademika. Bukan wewenangnya” ujar Annama Senin (11/6/2018).
Menurut Annama, seharusnya, pemantauan itu cukup dilakukan oleh pihak Kepolisian atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
“Serahkan pemantauan konten medsos dan aktivitas ponsel ke Kemenkominfo dan Kepolisian. Tiap agitasi, provokasi, penyebaran paham radikalisme hingga anti pancasila dapat diketahui. Sudah ada undan-undang untuk menjeratnya juga,” kata Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin ini.
Annama menambahkan, yang penting dilakukan Kemenristekdikti adalah mengawasi kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan kemahasiswaan.
“Porsi Kemenristekdikti itu menciptakan kehidupan kampus yang lebih dinamis dan demokratis dalam suasana yang menyenangkan. Bukan mencekam dan penuh rasa takut,” papar founder portal berita Golkarpedia ini.
Annama yakin, paham radikalisme takkan berkembang dengan mudah di kampus bila Kemenristekdikti mampu memberikan lingkungan pendidikan yang berkualitas.
“Sesuai tugas dan fungsinya, idealnya Kemenristekdikti fokus kerja membentuk lingkungan kampus yang kondusif untuk peningkatan prestasi. Tak perlu mengurus medsos dan ponsel. Sudah ada porsinya masing-masing” pungkas Fungsionaris Partai Golkar DKI Jakarta ini.
