Meski ekonomi nasional perlahan merangkak naik, pemerintah belum bisa menjadikan kondisi tersebut sebagai indikator untuk menyatakan fiskal Indonesia bakal aman untuk waktu ke depan.
Pasalnya, kata mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, daya beli masyarakat saat ini cenderung menurun terlebih adanya kebijakan-kebijakan fiskal yang banyak merugikan rakyat.
“Sebetulnya, memang posisinya (fiskal) itu berat. Kalau di luar negeri sudah melakukan gerakan-gerakan kita akan terasa nanti, sekarang belum saja,” kata Fuad Bawazier kepada wartawan, Kamis (24/2).
Fuad mengatakan, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 persen yang terjadi saat ini, tidak bisa meningkatkan daya beli masyarakat dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan, di tengah pandemi saat ini pertumbuhan konsumsi masyarakat masih di angka 2 persen.
Seharusnya, kata dia, pertumbuhan ekonomi nasional yang ideal saat ini bagi Indonesia adalah 4 sampai 5 persen di tengah inflasi global dan naiknya harga komoditas.
Masih kata Fuad, ekonomi yang diklaim naik itu berbanding terbalik dengan fakta di mana pemerintah kewalahan dengan protes masyarakat akibat kenaikan harga minyak goreng.
“Tapi soal minyak goreng yang harganya aneh dan langka saja pemerintah sudah kewalahan,” katanya.
Pada sisi lain, Fuad menilai, uang yang dimiliki pemerintah itu habis untuk pembayaran utang dan belanja rutin. Termasuk juga, soal pengeluaran-pengeluaran tidak perlu berlabel proyek infrastruktur.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya menunda pengeluaran yang tidak perlu untuk mengurangi beban utang seperti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan pemindahan ibukota negara ke Penajam Paser Utara, kalimantan Timur.
Sebab, kata dia, proyek dikhwatirkan akan mangkrak apabila pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir di 2024 mendatang.
“Kalau soal Ibu kota baru, ya lihat saja nanti. Kalau presidennya baru, bagaimana? Apakah diteruskan atau tidak ? Kalau presiden baru, nggak nerusin ya mangkrak,” tandasnya. {rmol}
