Seperti diketahui, belakangan ini publik kembali ramai memperbincangkan isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Sejumlah parpol bahkan sudah mulai mendorong wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027 tersebut.
Adapun parpol yang mendukung itu di antaranya adalah PKB dan PAN yang secara terang-terangan menyetujui.
Kemudian ada Partai Golkar dan Partai Nasdem yang sudah memberi sinyal seolah sejalan dengan pendapat tersebut.
Nah, menanggapi hal tersebut, komunikolog politik nasional, yakni Tamil Selvan, secara tegas mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden adalah gaya nepotisme model baru.
Itu karena menurutnya, sebenarnya tidak ada alasan yang jelas secara konstitusi untuk mendukung langkah tersebut.
“Kita jangan berdalih masalah Covid-19, luar negeri juga pemilu, kok. Lalu pilkada kemarin bisa kita laksanakan,” ungkapnya, dikutip terkini.id dari RMOL pada Jumat, 25 Februari 2022.
“Jadi, ini hanya cari-cari pembenaran bagi kelompok yang berkuasa untuk membentuk absolutisme kekuasaan. Ini jelas nepotisme gaya baru.”
Ketua Forum Politik Indonesia itu lantas menduga bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden hanya sebuah langkah atau akal-akalan agar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, bisa masuk bursa cawapres.
Sebab, jika Pilpres diadakan pada 2024, maka usia Gibran belum mencukupi. Namun, jika Pilpres diundur hingga 2027 mendatang, maka usia putra Presiden Jokowi itu sudah genap 40 tahun.
Dengan demikian, lanjut Kang Tamil, maka secara konstitusi putra sulung Presiden Jokowi itu bisa dicalonkan sebagai wakil presiden.
“Saya melihat ada arah Gibran bisa masuk bursa Cawapres sehingga dipaksakan perpanjangan ini,” tuturnya.
“Jadi, saya bertanya, ada apa ini sehingga seolah trah Jokowi harus dipaksakan terus menjabat?”
Di sisi lain, Kang Tamil berpandangan bahwa dengan perpanjangan masa jabatan presiden ini, artinya Jokowi tidak percaya kepada para calon presiden yang muncul saat ini untuk dapat meneruskan proyeksinya ke depan, termasuk para calon dari PDIP yang merupakan partainya sendiri.
“Termasuk Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang sama-sama dari PDIP. Tentu ini juga harus jadi parameter Gerindra bahwa belum tentu Jokowi akan mendukung Prabowo,” paparnya. {terkini}
