Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan seharusnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak membebani aparatur sipil negara (ASN) untuk membeli tiket MotoGP Mandalika.
Menurut Guspardi Gaus, kebijakan tersebut tidak pas diterapkan di tengah pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi yang belum stabil.
“Ini kebijakan yang menurut saya sesuatu yang tidak pas, memberatkan, dan membebani para ASN,” kata Guspardi Gaus kepada wartawan, Sabtu (5/3).
Dia menyebutkan seharusnya Pemprov NTB membuat kebijakan untuk menambah pemasukan bagi ASN, bukan sebaliknya.
“Seharusnya yang dipikirkan Sekda itu bagaimana kesejahteraan ASN makin meningkat, bukan malah dipaksa untuk membeli tiket,” lanjutnya.
Legislator dari Dapil Sumatera Barat II itu juga menyebutkan untuk mengatasi kurang peminat MotoGP Mandalika, Pemprov NTB harus mendorong minat masyarakat membeli tiket.
“Cari daya tarik yang tidak memaksa masyarakat atau ASN untuk beli tiket. Lakukan inovasi,” tegas Guspardi Gaus.
Sebelumnya, info para ASN diwajibkan menonton MotoGP Mandalika pertama kali diutarakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi beberapa hari lalu. {jpnn}
