Pembunuhan terhadap dr Sunardi di luar proses hukum atau putusan pengadilan mendapat kecaman dari berbagai pihak.
Dokter Sunardi ditembak mati Densus 88 Antiteror karena diduga terlibat jaringan terorisme. Polisi menyebut dr Sunardi ditembak karena melawan saat hendak ditangkap.
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi tindakan extra judicial killing atau pembunuhan di luar proses pengadilan yang dilakukan polisi.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menilai tindakan extra judicial kembali terulang karena lemahnya pengawasan DPR RI. Fahri menilai sikap DPR yang tidak melakukan koreksi membuat eksekutif semakin ugal-ugalan.
“Sejak dulu saya sudah mengidentifikasi tindakan preemptive penyelidik dan saya koreksi. Tapi absenya lembaga pengawas di senayan membuat mereka lebih ugal-ugalan melakukan tindakan extra judicial.
Seharusnya yang punya kekebalan melawan sekuat tenaga bukannya malah diam seribu bahasa,” kata Fahri, dikutip Pojoksatu.id dari akun Twitternya, @Fahrihamzah, Sabtu (12/3/2022).
Fahri menuding DPR RI hanya menonton tindakan pembunuhan di luar proses pengadilan.
“Dengan sedih kita menyaksikan partai politik yang dapat suara di Senayan, mengontrol lembaga pengawasan, parlemen dan legislatif, justru menonton seluruh tindakan semena-mena dan extrajudicial, merampas nyawa dan kehidupan,” jelas Fahri.
“Lama-lama kita curiga bahwa sebetulnya mereka bersekongkol!,” sambungnya.
Ia menyebut jumlah anggota DPR RI di Senayan sebanyak 575 orang, tapi tak satu pun yang berani menggunakan hak imunitasnya untuk membongkar tindakan extra judicial di lapangan.
“Masak gak ada satu saja inisiatif dari 575 anggota @DPR_RI atau fraksi yang mewakili seluruh parpol peserta pemilu 2019 yang berani menggunakan hak imunitasnya dan begitu banyak hak lainnya untuk membongkar tindakan-tindakan sewenang-wenang dan extrajudicial di lapangan? Ngapain aja pada?,” tandas Fahri.
Sebelumnya, Fahri menegaskan jika fungsi legislatif dijalan dengan baik, tidak mungkin eksekutif semakin ugal-ugalan. “Kalau podium legislatif berfungsi, mustahil eksekutif ugal-ugalan. Bisa kena kartu merah,” tandas Fahri Hamzah. {fajar}
